Tahun ini, Pemkot Mojokerto berencana merombak perwajahan Alun-Alun Kota Mojokerto. Rencananya, tempat bersejarah tersebut dikembalikan sebagaimana fungsi alun-alun seperti sedia kala.
Yaitu, dijadikan sebagai ruang terbuka publik dengan sarana bermain dan olahraga. Selain itu, pusat dari Kota Onde-Onde tersebut juga akan didirikan paseban. Lantas, bagaimana fungsi dari tanah lapang yang dulu dinamakan Alun-Alun Wiraraja itu?
SEJARAWAN Mojokerto Ayuhanafiq menjelaskan, keberadaan Alun-Alun Wiraraja seiring dengan peralihan nama Kadipaten Japan menjadi Kabupaten Mojokerto pada 1838.
Di saat bersamaan, pusat pemerintahan juga berpindah dari sebelumnya di Sooko Lor ke lokasi Pendapa Pemkab Mojokerto saat ini. ’’Perpindahan tersebut diikuti dengan penataan fasilitas pemerintahan,’’ terangnya.
Penataan tata ruang tersebut di antaranya berupa pendirian peringgitan atau kediaman Bupati Mojokerto yang kala itu dipimpin Raden Adipati Tjondronegoro. Selain itu, juga dibangun tanah lapang yang dinamakan Alun-Alun Wiraraja serta Masjid Agung Al-Fattah yang berada sejajar dengan Pendapa Kabupaten Mojokerto.
Pria yang akrab disapa Yuhan ini menyebutkan, ketiga fasilitas pemerintahan itu merupakan struktur tatanan yang tak bisa dipisahkan. Tak jauh berbeda dengan tata ruang di kota/kabupaten di Jawa pada umumnya.
Alun-Alun Wiraraja pada awal didirikan juga merupakan hamparan tanah lapang yang luas. Sementara tepat di tengah-tengahnya ditanam dua pohon beringin atau masyarakat Mojokerto mengenalnya dengan wringin kurung.
’’Lokasi wringin kurung tersebut tepat berada di tugu alun-alun saat ini,’’ ulasnya. Ditilik dari sejarahnya, keberadaan alun-alun di Mojokerto sudah ada sejak Kerajaan Majapahit.
Disebutkan Yuhan, merujuk pada kitab Babad Songenep, pada suatu ketika Adipati Sumenep bersama rombongan datang untuk menghadap Raja Majapahit. Sebelum diizinkan bertatap muka, para tamu diminta menunggu di bawah pohon beringin di tanah lapang yang berada di depan keraton.
’’Itu menunjukkan bila alun-alun merupakan ruang publik tempat pemimpin berinteraksi dengan rakyatnya,’’ terang Alumnus Universitas Islam Majapahit (Unim) ini.
Pun demikian dengan kota-kota bekas kerajaan seperti di Jogjakarta dan Surakarta. Bahkan, di wilayah tersebut terdapat dua alun-alun. Masing-masing terletak di sisi utara dan selatan keraton. Sehingga, keduanya kerap disebut sebagai alun-alun lor dan alun-alun kidul.
Penulis buku Garis Depan Pertempuran Hizbulloh 1945-1950 ini menyebutkan, di alun-alun selatan memiliki akses langsung ke keraton atau pendapa. Sehingga, di tempat itulah warga bisa mengakses untuk menuju kediaman raja atau bupati.
Baik pegawai pemerintah maupun masyarakat umum, mereka harus menunggu di alun-alun untuk sekadar bertemu maupun wadul ke pemimpinannya.
’’Oleh sebab itu, pendapa tersebut kadang juga dinamakan sebagai paseban. Karena sebagai tempat rakyat untuk menghadap pemimpinnya,’’ beber Yuhan.
Di sisi lain, di masa lalu alun-alun juga berfungsi sebagai sarana bermain dan olahraga. Karena itu, rutin digelar permainan tradisonal pada hari Sabtu dan Senin.
Sehingga, kegiatan itu dikenal sebagai seton dan senenan. ’’Anak-anak juga bisa bermain di alun-alun dengan jenis permainan apa saja,’’ imbuhnya. (abi)
Editor : Moch. Chariris