Jadi Pengurus Parpol, Dua Panwascam Dilengserkan

Imron Arlado • Dipublikasikan Kamis, 12 Maret 2020 | 15:25 WIB
jadi-pengurus-parpol-dua-panwascam-dilengserkan
jadi-pengurus-parpol-dua-panwascam-dilengserkan

BANGSAL, Jawa Pos Radar Mojokerto – Dua anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) di Kabupaten Mojokerto, mendadak dicoret. Mereka hanya menjabat sepekan setelah menjalani pelantikan.


Kedua anggota panwascam itu masing-masing bertugas di Kecamatan Bangsal dan Kemlagi. Keduanya menjalani pergantian antarwaktu (PAW) setelah tepergok menjadi pengurus salah satu partai politik. ’’Keterlibatan Panwascam dalam kepengurusan parpol, tidak bisa ditolelir,’’ ungkap Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy’at.


Menurut Aris, kedua anggota panwascam itu baru diketahui setelah menjalani pelantikan sebagai panwascam. Padahal, sebagai syarat mutlak, panwascam harus netral dan bersih dari kepengurusan maupun keanggotaan partai politik. ’’Karena baru diketahui, langsung kita ganti dengan calon yang lain,’’ tegas dia.


Langkah bawaslu melakukan rekrutmen panwascam sudah melalui proses yang sangat ketat. Seperti saat proses administrasi. Asep menjelaskan, pendaftar semula mencapai 203 orang. Namun, setelah proses penelitian, panitia telah mencoret 8 pendaftar. Pencoretan dilakukan menyusul syarat kelengkapan administrasi tak mampu dipenuhi.


Dari 195 pendaftar, mereka menjalani tes tulis di SMK PGRI Sooko, Jalan Wijaya Kusuma, Banjaragung, Puri. Ketatnya seleksi juga akan diterapkan ke rekrutmen panwas desa dan kelurahan. Aris menerangkan, bawaslu berencana mengumumkan 304 panitia pengawas desa dan kelurahan Pilkada 2020, Kamis (12/3). Lembaga pengawas ini memastikan, nama-nama tersebut sudah steril dari partai politik.


Steril dari kepengurusan parpol, dinilai Aris, menjadi salah satu kriteria utama dalam perebutan kursi panwascam dan panwasdes. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan badan ad hoc itu selama proses pengawasan berlangsung. ’’Kita sangat berharap, proses rekrutmen sebagai langkah awal menjaga integritas lembaga pengawas,’’ paparnya.


Perlu diketahui, Bawaslu Kabupaten Mojokerto akan menekankan kesungguhan panwascam dalam melaksanakan tugasnya di lapangan nanti. Sebab, panwascam akan bekerja penuh waktu. Sehingga harus siap dalam situasi apa pun dan menjalankan perintah dari bawaslu.


Dengan begitu, Pilkada 2020 akan menemukan kepala daerah yang jujur, berintegritas dan berkualitas. Lalu, berapa honorarium panwascam dalam pilkada nanti?


Dibanding pemilu lalu, honorarium penyelenggara pengawasan tak akan mengalami kenaikan sepeser pun. Yakni, ketua panwascam Rp 1,8 juta dan anggota sebanyak 2 orang di setiap kecamatan, akan mendapat honorarium Rp 1,6 juta.

Editor : Imron Arlado