”Tujuannya baik, untuk pengembangan wilayah yang lebih merata. Namun, kita memang menyadari saat ini ada tantangan dalam kondisi fiskal, baik di tingkat global maupun lokal.”
Emil Elestianto Dardak
Wakil Gubernur Jatim
Terkait Pemindahan Ibu Kota Pemerintahan Kabupaten di Mojosari
SURABAYA - Rencana pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto ke wilayah Kecamatan Mojosari terus bergulir. Meski dinilai sebagai langkah strategis demi pemerataan wilayah, Pemprov Jatim memberikan catatan. Pemkab Mojokerto diminta tetap mengukur kekuatan fiskal daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, pemindahan ibu kota tersebut sangat baik. Arah pengembangan wilayah menuju Mojosari diharapkan mampu memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Kabupaten Mojokerto. ”Tujuannya baik, untuk pengembangan wilayah yang lebih merata. Namun, kita memang menyadari saat ini ada tantangan dalam kondisi fiskal, baik di tingkat global maupun lokal,” kata Emil kepada Jawa Pos di DPRD Jatim, kemarin (9/6).
Mantan bupati Trenggalek tersebut menekankan pentingnya strategi matang dari bupati Mojokerto beserta seluruh jajaran stakeholders terkait. Terutama, dalam menyiasati keterbatasan anggaran agar megaproyek tersebut tidak mandek di tengah jalan. ”Mau tidak mau, solusinya adalah melakukan penahapan pembangunan secara bijak,” ucap dia.
Terkait teknis pelaksanaan pembangunan maupun penyediaan lahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi domain Pemkab Mojokerto. Namun, menurut Emil, yang pasti pemkab harus memastikan semua rencana kerja terpenuhi. Mulai dari urusan lahan, anggaran, hingga jaminan pelayanan publik tidak boleh terganggu.
Ingatkan Prioritas Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Adhy Karyono juga menyampaikan hal serupa. Adhy mengingatkan agar membangun infrastruktur pemerintahan baru tidak sampai mengorbankan kepentingan langsung masyarakat.
”Yang paling penting sih mempertimbangkan kekuatan fiskalnya. Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, jangan sampai anggaran daerah justru habis dan terfokus hanya untuk membangun gedung-gedung pemerintahan,” kata Adhy kepada Jawa Pos, kemarin (9/6). Adhy menjelaskan dalam prinsipnya Pemprov Jatim mendukung penuh upaya memajukan daerah. Termasuk pemindahan pusat pemerintahan demi pelayanan yang lebih prima. Hanya saja, kalkulasi matang wajib dilakukan.
Terkait surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun progres administrasi di tingkat provinsi, Adhy mengaku masih akan mengecek dokumen tersebut lebih lanjut. ”Kami masih pelajari surat rekomendasinya. Lalu, soal lahan atau tukar guling, itu urusan internal (Pemkab) Mojokerto. Intinya, silakan dikembangkan, tapi tetap utamakan program-program prioritas untuk kebutuhan masyarakat luas,” ujarnya. (ian/ris)
Editor : Fendy Hermansyah