KABUPATEN - Pemkab Mojokerto terus melakukan upaya penanganan pasca keracunan massal di Kecamatan Kutorejo dan Mojosari. Salah satu fokus utama yang tengah dilakukan adalah melakukan trauma healing kepada para korban.
Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa mengatakan, atensi peristiwa keracunan MBG di bumi Majapahit tidak berhenti pada penanganan pasien. Belakangan penanganan pasca keracunan massal akibat mengonsumsi menu soto ayam yang disediakan SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 itu terus dilakukan.
Berkolaborasi dengan berbagai pihak, pemda terus memberikan pendampingam terhadap korban di sejumlah lembaga pendidikan. ’’Kita upayakan nanti SPPG bekerja sama dengan masing-masing sekolah dan dinas kesehatan untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman,’’ ungkapnya, kemarin (19/1).
Tak hanya itu, dalam suksesi program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini, pemda juga bakal melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk melakukan pendekatan pada setiap penerima manfaat. Tak terkecuali dalam melakukan edukasi. ’’Pengenalan makanan MBG secara bertahap yang melibatkan tokoh masyarakat dalam momen atau event tertentu,’’ tambah Gus Bupati.
Tak kalah pentingnya melakukan trauma healing secara masif kepada para korban. Hal itu sebagai langkah lanjutan seiring masih menyisahkan trauma mendalam bagi para siswa, santri, guru, hingga wali murid. Bahkan, tak sedikit yang masih enggan makan nasi, utamanya yang berkuah.
’’Tugas ini akan kami bebankan pada dinkes yang secara langsung masih ada kaitannya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kerja sama dengan OPD (organisasi perangkat daerah) lain jika dibutuhkan. Seperti psikolog, berarti dengan dinas pendidikan dan dengan OPD lainnya,’’ jelas Gus Bupati.
Dia menambahkan, trauma healing kepada para korban memang menjadi fokus selanjutnya setelah sebelumnya penanganan korban sudah tuntas dilakukan. ’’Itu menjadi tugas kami berikutnya, agar anak-anak tidak ada trauma sebab kejadian (keracunan) MBG kemarin,’’ urainya.
Kendati demikian, selebihnya pemda tidak bisa berbuat banyak akibat keterbatasan kewenangan dalam pelaksanaan program MBG ini. Misalnya, lanjut dia, menutup celah keracunan dengan menerbitkan surat edaran (SE) yang melarang para penerima manfaat membawa pulang menu MBG. ’’Kita pelajari dulu terkait regulasi MBG, sebab ini koordinasinya langsung ke BGN (Badan Gizi Nasional),’’ tandasnya.
Sebelumnya, Pemkab Mojokerto memastikan bakal memperketat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) seiring peristiwa keracunan massal di Kecamatan Kutorejo dan Mojosari. Kebijakan itu bagian dari kehati-hatian pemda di tengah keterbatasan wewenang atas beroperasinya SPPG. ’’Dengan memperketat penerbitan SLHS ini minimal kalau ada masalah keracunan, pemda tidak terbebani dengan penerbitan SLHS,’’ ungkap Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh mendesak adanya penjatuhan sanksi tegas terhadap penanggung jawab SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03. Legislator daerah ini mendorong agar SPPG ditutup permanen. Terlebih, sebelumnya terungkap fakta, jika telur matang yang didistribusikan sudah direbus dua hari sebelumnya. ’’Demikian juga SPPG yang jelas-jelas berani melanggar SOP juga harus direkomendasi untuk ditutup total, karena sudah mempertaruhkan kesehatan anak-anak penerima manfaat hanya untuk keuntungan pribadi,’’ jelasnya. (ori/ris)
Editor : Fendy Hermansyah