Keputusan ini diambil menyusul ditemukan indikasi penyebab keracunan, yakni dari sajian telur dalam menu soto ayam yang dibagikan SPPG ke 2.679 siswa dan santri penerima manfaat, Jumat (9/1) lalu. Di mana, telur tersebut ternyata telah dimasak dua hari sebelum paket MBG didistribusikan dan dikonsumsi para siswa maupun santri.
Kepala Regional BGN Jawa Timur Mahda Pradewa menegaskan, penutupan SPPG berlaku sampai ada instruksi lanjutan dari BGN pusat. Ia juga menegaskan jika kewenangan membuka atau menutup SPPG sepenuhnya ada di tangan BGN pusat.
’’Hasil investigasi dari BGN pusat, tidak ada batas waktu. BGN pusat yang menentukan kapan beroperasi kembali atau ditutup,’’ ungkapnya usai menghadiri rapat bersama lintas instansi di Smart Room Satya Bina Karya (SBK) Kantor Bupati Mojokerto, Kamis (15/1).
Hingga saat ini, Mahda memastikan BGN masih mendalami peristiwa dugaan keracunan yang disebabkan MBG tersebut. Termasuk menindaklanjuti permintaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai agar mengevaluasi dan merombak total semua pegawai SPPG.
Dengan harapan, tidak terjadi lagi masalah serupa di kemudian hari. Permintaan tersebut turut ia sampaikan kepada BGN untuk dijadikan bahan pertimbangan. ’’Nanti bisa jadi masukan buat kami. Informasi dari Menteri HAM akan kami sampaikan kepada BGN,’’ tandasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, korban keracunan MBG tercatat mencapai 411 orang. Dari jumlah itu, hingga Kamis (15/1), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto menyebut masih ada tiga orang menjalani perawatan medis di sejumlah fasilitas kesehatan berbeda.
Selebihnya telah diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik. Korban keracunan terbanyak dialami siswa dan santri dari dua pondok pesantren, yakni Mahad An Nur Desa Singowangi dan Al Hidayah di Desa Wonodadi. (far/ris)
Editor : Fendy Hermansyah