Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh mengatakan, hingga kini kalangan dewan terus memberi atensi atas peristiwa keracunan massal usai mengonsumsi soto ayam MBG. Sebagai tindak lanjut, para wakil rakyat ini juga akan memanggil SPPG sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian keracunan massal tersebut.
’’Memang harus ada evaluasi secara menyeluruh, agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Makanya, kita agendakan pemanggilan SPPG sebagai penguatan fungsi pengawasan kita,’’ ungkapnya, kemarin (15/1).
Namun, sebelum itu, politisi PKB ini mengaku masih menunggu hasil uji laboratorium keluar. Setidaknya hasil tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk mengantisipasi agar peristiwa keracunan tak terulang lagi. ’’Kita juga menunggu rilis resmi hasil tes laboratorium, yang harus disampaikan secara transparan,’’ tegasnya.
Memang, penjelasan resmi atas penyebab keracunan massal ini masih ditunggu publik. Sehingga, lanjut Zuroh, fakta tersebut harus diungkap secara terbuka agar tidak menimbulkan fitnah dan kegaduhan.
’’Kenapa harus dibuka transparan? biar tahu akar masalahnya dengan jelas, karena korbannya tahu sendiri segini banyaknya. Tentu saja sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat,’’ tegas Zuroh. Melalui hasil uji laboratorium tersebut, pemerintah dan pelaksana bisa melakukan evaluasi secara terukur dan tepat.
Di samping itu, menurut Zuroh, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leading sector dalam pelaksanaan program MBG ini juga harus menelusuri akar masalah sampai tuntas sebagai langkah pembenahan.
’’Jadi akar masalahnya, yang penting penyedia ini juga harus di-tracing. Karena ini korbannya sampai ratusan, jelas ada kelalaian. SPPG juga harus memberi penjelasan, jangan pasif atau malah menghindar,’’ paparnya.
Sementara itu, Bupati Muhammad Albarraa berkomitmen memperkuat pengawasan kepada SPPG yang tengah beroperasi. Baik pada proses pengolahan manu masakan yang bakal disajikan setiap harinya maupun proses pendistribusian ke setiap sekolah sasaran penerima MBG.
’’Langkah kita ke depan akan melakukan peningkatan pengawasan kepada SPPG yang sudah beroperasi secara berkala. Meskipun terdapat beberapa kendala, sehingga pemkab belum bisa memberikan pengawasan secara optimal,’’ jelasnya.
Misalkan, lanjut dia, terbatasnya tenaga sanitarian lingkungan yang hanya 22 orang yang tak sebanding dengan 77 jumlah SPPG yang sudah beroperasi selama ini. ’’Test kit atau reagen yang dipakai setiap hari juga belum tersedia,’’ tuturnya. (ori/ris)
Editor : Fendy Hermansyah