KABUPATEN - Pasca insiden keracunan massal akibat mengonsumsi menu soto Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Bina Bangsa Semarang 3, Dusun Rejeni, Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, sekolah yang terdampak harus berjuang keras meyakinkan siswa dan wali murid. Sebab, sebagian besar korban yang menjalani perawatan medis hingga saat ini masih mengalami trauma.
Kepala SMPN 2 Kutorejo Rahayu Wijayati mengungkapkan, buntut dari mandeknya operasional SPPG yang menjadi penyuplai MBG di lembaganya, untuk sementara waktu siswa disarankan membawa bekal dari rumah sendiri. Kantin sekolah juga dibuka dengan suguhan menu makanan yang menarik dan beragam agar siswa tidak trauma.
’’Sebetulnya kalau kantin sekolah itu juga tetap buka selama ada MBG. Tapi, karena sementara SPPG mandek beroperasi, kantin sekolah kami imbau menyuguhkan menu yang bervariasi agar siswa tidak bosan dan tidak trauma,’’ ungkapnya, kemarin (15/1).
Rahayu menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan apakah jumlah siswa yang membawa bekal lebih banyak ketimbang yang membeli jajan di kantin. Namun, lanjut dia, kondisi kantin sekolah saat ini kembali ramai setelah suplai MBG disetop sementara waktu. ’’Kantin sekolahnya jadi ramai lagi seperti sebelum dapat MBG,’’ papar dia.
Di sisi lain, ia tak menampik, jika siswa dan wali murid terdampak keracunan massal sampai saat ini masih mengalami trauma. ’’Iya, trauma. Bahkan, saat di rumah sakit, saat mereka dapat menu yang berkuah itu nggak mau makan, saking takutnya,’’ ulas Rahayu. Namun, hingga pihak sekolah terus melaporkan kondisi siswa yang masih menjalani perawatan medis maupun kesehatannya telah membaik kepada dinas terkait.
Rahayu menambahkan, hingga kemarin kondisi siswa yang terdampak keracunan massal berangsur-angsur pulih dan bisa kembali mengikuti KBM seperti biasa. ’’Sampai hari ini (kemarin, Red) masih sekitar tiga orang yang dirawat. Ya, kami juga yakin trauma anak maupun wali murid nanti bakal sembuh meskipun prosesnya lama. Yang jelas, kami terus melakukan pendekatan komunikasi agar mereka tidak trauma lagi,’’ bebernya.
Sementara itu, data Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Mojokerto menyebutkan, terdapat enam lembaga dalam naungan dispendik yang terdampak keracunan massal. Meliputi, SMPN 2 Kutorejo, SMP Al Hidayah, SDN Wonodadi 1 dan Wonodadi 2, SDN Singowangi, dan TK Dharma Wanita Wonodadi.
Dari lembaga-lembaga ini, korban terdampak paling banyak dialami siswa SMPN 2 Kutorejo, mencapai 293 anak dari jumlah total penerima MBG sebanyak 666 siswa. Sedangkan 164 siswa lainnya merasakan gejala ringan, dan 68 siswa mengalami gejala sedang.
Sekretaris Dispendik Kabupaten Mojokerto Siti Mardijana mengungkapkan, pihaknya tetap memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) di enam lembaga terdampak tetap berjalan seperti biasa. Namun, seiring penghentian suplai MBG, untuk sementara siswa dianjurkan membawa bekal dari rumah. ”Kantin sekolah juga kita siagakan, tapi harus tetap menjaga kebersihan dan kesehatan makanan,” terangnya.
Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menginstruksikan perombakan total terhadap SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03, Dusun Rejeni, Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Langkah tersebut diambil sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya kasus keracunan massal di kemudian hari.
Demikian ini disampaikan Pigai saat menjenguk kondisi korban keracunan massal diduga akibat konsumsi menu soto MBG di RSUD Prof. dr. Soekandar, Kecamatan Mojosari, Rabu (14/1). Dia mengungkapkan, kasus keracunan massal yang menelan ratusan korban itu terindikasi adanya makanan yang tak higienis dari SPPG.
”Insiden ini menunjukkan kelalaian dari SPPG yang bersangkutan dalam mengikuti prosedur dan SOP (standar operasional prosedur) yang telah ditetapkan,” katanya didampingi Bupati Mojokerto Muhammad Albarra.
Pigai menuturkan, dengan adanya kasus keracunan yang terjadi di Kabupaten Mojokerto ini, Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG tersebut. Yakni, dengan melakukan perombakan personel secara total. ”Akan ada evaluasi terhadap SPPG yang bersangkutan. Tidak boleh ada penyedia yang sama yang menyebabkan insiden tersebut. Insiden 411 anak terdampak sangat serius, dan tidak boleh ada satu pun anak yang menjadi korban,” tegasnya.
Dengan demikian, SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 akan di-blacklist dan tidak diizinkan kembali oleh pemerintah terlibat dalam penyediaan program MBG. ”Oleh karena itu, SPPG yang sama tidak akan diizinkan untuk menyediakan makanan lagi,” tegasnya. (oce/ris)
Editor : Fendy Hermansyah