Di-Blacklist Pemerintah, Karyawan Dirombak Total
MOJOSARI - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menginstruksikan perombakan total terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Bina Bangsa Semarang 03, Dusun Rejeni, Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto.
Langkah tersebut diambil sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya kasus keracunan massal di kemudian hari. Demikian ini disampaikan Natalius Pigai saat menjenguk kondisi korban keracunan massal diduga akibat konsumsi menu soto MBG di RSUD Prof. dr. Soekandar, Kecamatan Mojosari, kemarin (14/1).
Dia mengungkapkan, kasus keracunan massal yang menelan ratusan korban itu terindikasi adanya makanan yang tak higienis dari SPPG. ”Insiden ini menunjukkan kelalaian dari SPPG yang bersangkutan dalam mengikuti prosedur dan SOP (standar operasional prosedur) yang telah ditetapkan,” katanya didampingi Bupati Mojokerto Muhammad Albarra, kemarin (14/1). Pigai menuturkan, dengan adanya kasus keracunan yang terjadi di Kabupaten Mojokerto ini, Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG tersebut. Yakni, dengan melakukan perombakan personel secara total.
”Akan ada evaluasi terhadap SPPG yang bersangkutan. Tidak boleh ada penyedia yang sama yang menyebabkan insiden tersebut. Insiden 411 anak terdampak sangat serius, dan tidak boleh ada satu pun anak yang menjadi korban,” tegasnya. Dengan demikian, SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 akan di-blacklist dan tidak diizinkan kembali oleh pemerintah terlibat dalam penyediaan program MBG. ”Oleh karena itu, SPPG yang sama tidak akan diizinkan untuk menyediakan makanan lagi,” tegasnya.
Di sisi lain, Pigai juga mendorong Pemkab Mojokerto secara rutin mengadakan koordinasi dengan jajaran forkopimda (muspida), dinas terkait, dan SPPG untuk mengantisipasi masalah serupa di masa depan. ”Kementerian HAM juga akan mengawasi program MBG ini mulai tahun 2026, untuk memastikan pelayanan prima dan mencegah masalah,” imbuh dia.
Usai menjenguk sejumlah pasien yang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit pelat merah itu, Pigai lantas meminta pemerintah daerah (pemda) dan pihak terkait harus melakukan trauma healing. Termasuk salah satunya dengan mengganti pegawai yang memasak dan menyajikan makanan. Hal ini untuk meyakinkan anak-anak (siswa dan santri) agar insiden serupa tidak akan terulang kembali.
”Anak-anak tidak secara eksplisit menolak program ini, bahkan menunjukkan keinginan untuk maju. Jadi, pemda, orang tua, pengelola pendidikan, dan SPPG harus bekerja sama secara profesional dan prosedural untuk menjalankan program trauma healing, dan memastikan keberlanjutan program makan bergizi,” tandasnya. (oce/ris)
Editor : Fendy Hermansyah