KABUPATEN - Pemkab Mojokerto mengevaluasi capaian empat organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil terhadap realisasinya. Itu setelah raihan pendapatan asli daerah (PAD) OPD terkait hingga kini masih jeblok di angka memprihatinkan.
Empat OPD dengan perolehan PAD terendah itu di antaranya Dinas Pangan dan Perikanan (Dispari), Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Pertanian. ’’Hasil evaluasi yang kita lakukan beberapa waktu lalu, memang ada beberapa OPD yang capaian PAD-nya kurang optimal,’’ ungkap Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko.
Dispari misalnya, hingga kini capaian PAD yang ada masih jauh di bawah target yang ditetapkan. Hanya terealisasi Rp 42,2 juta dari target Rp 69,8 juta atau masih di angka 37,68 persen. Tidak tercapaianya PAD ini disebut-sebut akibat kesulitan melakukan penjualan ikan. ’’Dengan alasan banyak pemijahan-pemijahan yang tidak berhasil karena izinnya tidak jelas,’’´tegasnya.
Kendati begitu OPD ini optimistis jika kekurangan itu bisa tertutupi sampai akhir tahun. ’’Triwulan tiga tidak tercapai, tetapi sampai akhir tahun Dispari menyampaikan bisa tercapai,’’ tuturnya.
Selanjutnya, Disbudporapar. Sejauh ini realisasi PAD-nya juga masih jeblok lantaran tidak lebih dari 50 persen, atau masih di angka 48,07 persen. Per September ini capaiannya hanya sebesar Rp 4 miliar dari target Rp 8,5 miliar. ’’Capaian pada triwulan tiga hanya 50-an persen, masih kurang banyak. Karena kalau bicara tahapan targetnya itu harusnya 75 persen. Tidak tercapaianya salah satunya karena banyak persaingan,’’ jelasnya.
Kendati begitu, lanjut Teguh, harusnya hal itu bukan menjadi persoalan serius. Sebab dari target yang ditetapkan sebelumnya, seharusnya itu sudah menjadi ukuran adanya potensi PAD pada sektor pariwisata. ’’Dan ini sudah menjadi catatan bapak bupati, dan beliaunya menyampaikan ke saya untuk dilakukan evaluasi,’’ paparnya.
Pun demikian dengan disperindag, Teguh menegaskan realisasi PAD yang bersumber dari retribusi karcis kios-kios juga masih rendah. Dari target Rp 2,7 miliar yang ditetapkan, sekarang masih tercapai Rp 1,6 miliar atau 59,26 persen. Belum tercapainya itu tak lain akibat banyak kios yang tutup. ’’Kiosnya ada, pemiliknya ada, tetapi tidak buka, sehingga membebani pemasukan retribusi,’’ tandasnya.
Terakhir, realisasi capaian PAD yang rendah ada pada Dinas pertanian yang sekarang ini masih diangka 61,41 persen. Capaian PAD masih Rp 133 juta dari target yang ditetapkan sebesar Rp 218 juta. Artinya masih ada selisih kekurangan sebesar Rp 84 juta. Jebloknya PAD ini akibat penggunaan laboratorium tak optimal imbas dari peraturan menteri. ’’Karena ada beberapa yang seharusnya masuk, ternyata sekarang tidak perlu, kalau dulu kita targetnya hampir Rp 1 miliar, sekarang tinggal Rp 200-an juta, itu pun belum terpenuhi,’’ paparnya.
Tak urung sebagai optimalisasi PAD, pemda mendorong OPD terkait memiliki terobosan agar target yang sudah ditetapkan bisa tercapai. ’’Jadi empat OPD itu yang kita lakukan evaluasi sesuai realisasi PAD yang masih rendah. Itu sektor retribusi,’’ pungkasnya.
Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto mengungkapkan, rendahnya realisasi PAD pada OPD terkait tentu sangat berpengaruh pada target PAD secara keseluruhan. Itu terjadi baik realisasi tiap tahapan triwulan ataupun tahunan. ’’Capaian rendah pada sejumlah OPD itu tentu sangat membebani OPD lainnya. Karena untuk memenuhi target tiap triwulan, OPD lainnya harus menutupi kekurangan target dari OPD yang masih belum tercapai,’’ ungkapnya.
Tak urung, kondisi itu memang perlu evaluasi. Sebab kondisi seperti itu menjadi tidak adil bagi OPD penghasil lainnya yang terus genjot capaiannya. Misalkan pada pemenuhan target triwulan tiga ini. ’’Otomatis, kita akhirnya saling menutupi kekurangan realisasi untuk bisa mencapai angka 75 persen,’’ tandasnya. (ori/fen)
Editor : Hendra Junaedi