Luruk Gedung DPRD, Tuntut Legislatif Tingkatkan Pengawasan
KABUPATEN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mojokerto luruk kantor DPRD Kabupaten Mojokerto. Mereka menuntut para dewan untuk meningkatkan pengawasan, baik terkait pengerjaan proyek infrastruktur, kualitas beras SPHP, hingga galian C ilegal.
Ketua Umum HMI Cabang Mojokerto, Ambang Muhammad Irawan, mengatakan kehadirannya sebagai sosial kontrol. Selain mengawal tuntutan nasional 17+8, juga mengangkat isu daerah yang tengah berkembang. ’’Isu daerah yang sampai saat ini menjadi permasalahan itu ada galian C ilegal yang masih terjadi. Termasuk yang terbaru kaitannya dengan proyek irigasi di Kutorejo,’’ ungkapnya.
Tak sekadar itu, penjualan dan penyaluran beras kemasan SPHP juga tak lepas dari sorotan. Menurutnya, beras yang belakangan dikucurkan ke masyarakat ini cukup meresahkan karena dianggap kualitasnya rendah. ’’Baunya itu lho bikin mual,’’ tuturnya.
Tak urung dengan persoalan ini, HMI mendorong kalangan dewan meningkatkan pengawasannya. Lebih lagi praktek tersebut sudah menyalahi aturan. Selain berdampak pada kerusakan lingkungan hidup, pengerjaan proyek yang digulirkan juga menelan anggaran negara miliaran rupiah. ’’Artinya, kalangan dewan harus tegas menjalankan fungsi pengawasannya. Kita akan pantau, harapannya pembangunan Mojokerto ini memang benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat,’’ urainya.
Di lain sisi, potensi kebocoran pendapatan asli daerah atas praktek galian C ilegal juga besar. ’’Kami juga menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan oknum yang membiarkan aktivitas galian,’’ tandasnya.
Dengan berbagai persoalan yang ada, para mahasiswa juga me-warning pemda agar setiap prosesnya proyek dilakukan transparan. Mulai dari lelang proyek hingga pelaksanaan di lapangan. ’’Jangan sampai sama seperti proyek alun-alun dan kapal Mojopahit di Kota Mojokerto. Pasti akan kita kejar, artinya di kabupaten harus transparan. Jadi kami kembali mendesak dewan meningkatkan pengawasan terkait mutu beras sebelum turun ke masyarakat,’’ pungkasnya.
Wakapolres Mojokerto Kompol Herry M. Tampake, menegaskan persoalan galian C ilegal ini memang menjadi persoalan krusial, tidak hanya di Mojokerto tetapi di luar daerah. Sehingga, dirinya menilai perlu penanganan serius dari berbagai pihak, baik kalangan dewan, pemerintah dan mahasiswa dan masyarakat. ’’Karena ketika kita menindak tegas pasti dibenturkan dengan masyarakat. Kalau hanya penindakan secara formal, menangkap dan mengamankan alat berat dan truk-truk, kami pasti bias. Namun dampak yang ditimbulkan ini yang harus kita sama-sama berfikir untuk meredam,’’ tegasnya dalam audiensi.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh juga menegaskan tidak tutup mata atas persoalan yang ada saat ini. Sebagai fungsi pengawasan, politisi PKB ini bahkan mengungkapkan turun langsung mengecek proyek irigasi Dam Wonokerto. ’’Kita turun ke proyek irigasi itu juga bagian dari pengawasan kami. Dan hasilnya kami menemukan indikasi penyelewengan pengerjaan,’’ ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD juga memanggil dinas PUPR, dan pelaksana proyek dan pengawas. Meski akhirnya, audiensi gagal digelar lantaran direktur rekanan tak hadir. Tak sekadar itu, Ayni juga memastikan meningkatkan pengawasan di semua sektor, tidak sekadar pada pengerjaan proyek infrastruktur saja. ’’Termasuk juga memberi rekomendasi penertiban kaitannya dengan galian C ilegal yang terus menjadi persoalan tiap tahun yang berdampak pada potensi kebocoran PAD, juga soal kerusakan lingkungan,’’ pungkasnya. (ori/fen)
Editor : Hendra Junaedi