Mulai 14 Juli, Bersamaan Launching Tingkat Nasional
KABUPATEN - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memastikan kesiapan gedung diklat di Kecamatan Gedeg sebagai percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Mojokerto, kemarin (30/6). Setidaknya ada dua rombongan bejalar dengan jumlah 50 siswa untuk mengawali tahun ajaran baru pertengahan Juli nanti.
’’Pada dasarnya kesiapan Sekolah Rakyat di Kabupaten Mojokerto sudah final,’’ ungkap Khofifah di tengah pemantauan langsung kesiapan gedung diklat yang sebelumnya direvitalisasi dengan anggaran Rp 2,7 miliar oleh Kementerian PUPR, kemarin (30/6).
Mengawali tahun ajaran baru 2025/2026, di Kabupaten Mojokerto menyiapkan dua rombongan belajar janjang SMP. Masing-masing rombel ada 25 siswa. Mereka merupakan keluarga prasejahtera sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). ’’SR di kabupaten Mojokerto ini sudah siap dioperasikan. Insya Allah pada 14 Juli nanti sudah dimulai proses belajar mengajar, karena secara nasional direncanakan akan diluncurkan pada 14 Juli itu,’’ paparnya.
Konsep pelaksanaannya digelar berasrama, tak urung pemerintah pun menyiapkan skema ruang untuk dilakukan renovasi. Hasil pemantauannnya secara langsung, kondisinya juga sudah siap. Dari mulai ruang kelas, ruang laboratorium, asrama, ruang pengasuh, kamar mandi, tempat mencuci, aula, hingga musala. ’’Memang butuh aula jadi satu dengan ruang makan, harapannya nanti pada saat kegiatan di aula, meja-meja bisa dilipat,’’ tuturnya.
Tak sekadar memastikan sarana dan prasarananya, Khofifah juga mengajak para calon peserta didik berikut orang tuanya untuk melihat kondisi yang nantinya bakal ditempati untuk mereka tinggal dan belajar. ’’Jadi hari ini saya memang ingin meninjau sekaligus ketemu calon siswa dan calon orang tua siswa, sehingga mereka juga bisa memastikan tempat belajar putra dan putrinya berikut asramanya,’’ pungkasnya.
Sesuai data dari Kementerian Sosial, di Kabupaten Mojokerto tercatat ada lebih dari 6.571 anak yang berpotensi melanjutkan ke jenjang SMP. Data ini menjadi acuan dinsos melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk diverval. Termasuk memastikan kesanggupan para calon siswa dengan mengisi blangko yang sudah disiapkan. Hasilnya ada 150 anak yang bersedia. Selanjutnya mereka diseleksi lagi menjadi 50 anak sesuai kebutuhan rombel.
Para siswa yang masuk ini sudah memenuhi syarat. Bahkan diutamakan masuk desil satu, meski ada beberapa yang desil dua. Tak sekadar itu, Pemkab Mojokerto juga sudah mengusulkan tenaga pendidik maupun tenaga pendukungnya kepada pemerintah pusat. Meliputi, guru dan personel pendukungnya, seperti satpam, wali asuh, wali asrama, TU, operator sekolah dan bendahara. (ori/fen)
Editor : Hendra Junaedi