KOTA – Jalan Suromulang Perum Citra Surodinawan Estate (CSE) dan Jalan raya Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto kian dijejali dengan deretan pedagang kaki lima (PKL) yang tak terkendali. Selain memakan bahu jalan, jarak antarPKL juga kian rapat. Khususnya saat akhir pekan, baik Sabtu malam maupun Minggu pagi yang banyak berderet PKL menjajakan makanan dan minuman ringan.
Kondisi ini tak jarang membuat arus lalu lintas di kedua jalan terganggu karena banyaknya pembeli yang berhenti. Bahkan beberapa warga mengaku resah dengan keberadaan PKL yang seenaknya membuka lapak di sekitar depan rumahnya. Tak hanya itu, beberapa PKL juga banyak yang bergerombol di persimpangan jalan, sehingga keberadaannya berpotensi memunculkan kecelakaan dengan pengendara jika tak hati-hati.
’’Biasanya mereka ada di pas tikungan. Atau tepat di samping gang. Jadi tidak terlihat oleh pengendara yang hendak belok,’’ ujar Multazam warga Lingkungan/Kelurahan Surodinawan. Meski mengganggu, namun keberadaan PKL tersebut terkesan dibiarkan begitu saja oleh Pemkot Mojokerto. Pagar barikade milik Satpol PP yang sempat di pasang di beberapa titik untuk menghalau PKL kini tak lagi terlihat.
Termasuk pengumuman larangan berjualan yang sempat dipasang di depan pintu masuk jalan Suromulang, seolah lenyap tanpa bekas. Pun demikian pendataan PKL di Jalan Surodinawan untuk relokasi di tahun 2023 lalu, juga tak lagi terlihat hasilnya. Relokasi PKL yang sempat dicanangkan Diskopukmperindag ke Pasar Ketidur juga tak efektif lantaran kondisi pasar yang sepi pengunjung.
Sehingga banyak PKL yang justru kembali ke lokasi asalnya. Dikonfirmasi soal keluhan tersebut, Sekretaris Satpol PP Kota Mojokerto, Ganesh P Kresnawan mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Kelurahan untuk melakukan penertiban. Namun sebelum langkah itu dijalankan, korps penegak perda ini memilih langkah persuasif lebih dulu dengan menggelar dialog.
Yakni antara warga dengan perwakilan PKL yang dijadwalkan, Rabu (18/6) di kantor Kelurahan Surodinawan. Dialog ini untuk menemukan solusi terbaik antara PKL dengan warga. Sehingga warga tak lagi dirugikan dan PKL bisa menjalankan roda ekonominya. ’’Keluhan dari warga sudah kami terima dan kami jadwalkan untuk dialog dan sosialisasi di balai kelurahan. Memang perlu pengawasan, tidak hanya dari petugas, tapi juga bersama warga,’’ pungkasnya. (far)
Editor : Hendra Junaedi