Perbaikan Infrastruktur Pengendali Banjir Tunggu Kebijakan BBWS
KABUPATEN – Proyek normalisasi afvoer Sungai Jombok untuk mengatasi banjir tahunan di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, molor dari tenggat waktu yang ditentukan.
Dari yang semula berakhir Mei, mundur dua pekan, atau diperkirakan rampung dua pekan lagi. Cuaca yang tak menentu disebut-sebut sebagai kendala utama lamanya pengerjaan.
Kabid Sumber Daya Air DPUPR Kabupaten Mojokerto Rois Arif Budiman menjelaskan, proses pengerukan sungai sepanjang 5 kilometer (Km) ini terpaksa diperpanjang dua pekan ke depan, karena beberapa titik tanggul yang terbuat dari sedimen sungai longsor. Sehingga konsentrasi alat berat terpecah, antara melanjutkan pengerukan atau membenahi tanggul.
’’Karena beberapa titik tanggul ada yang rusak, sehingga harus diperbaiki dan dipadatkan lagi sebelum melanjutkan pengerukan,’’ ujarnya, kemarin. Kerusakan tanggul diakui Rois akibat curah hujan yang mengguyur Mojokerto masih sangat tinggi. Padahal, berdasarkan prakiraan cuaca, sejak awal Mei lalu, seharusnya Mojokerto sudah memasuki musim kemarau.
Seperti hujan yang mengguyur Mojokerto dan sekitarnya sejak Minggu (8/6) sore hingga kemarin (9/6) pagi. Beruntung, curah hujan tak membuat debit air di afvoer Sungai Jombok maupun Sungai Watudakon meluap. Sehingga banjir yang biasa menggenangi Desa Tempuran saat hujan tiba tak sampai terjadi.
’’Biasanya Juni sudah musim kemarau, tapi justru hujan masih terjadi. Selain daya tampung yang sudah besar, debit air di hulu sungai (afvoer Jombok) juga tidak terlalu tinggi seperti biasanya,’’ tambahnya. Selain normalisasi, perbaikan infrastruktur pengendali banjir di dam Sipon Watudakon juga menjadi upaya untuk mengatasi banjir di Tempuran.
Yakni, dengan memperbaiki pintu klep yang rusak dan menambahkan parapet sepanjang 250 meter pada dam Watudakon. Perbaikan tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi antara BPBD, DPU SDA Provinsi Jatim, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas saat banjir awal 2025 lalu.
Akan tetapi, upaya tersebut sampai saat ini belum menemui hasil. DPUPR masih menunggu kebijakan BBWS Brantas sebagai pemangku wilayah sungai dalam memperbaiki pintu klep dan menormalisasi sungai. ’’Masih kami dorong teman-teman dari BBWS maupun DPU SDA provinsi Jatim untuk ikut memperbaiki pintu air agar banjir bisa teratasi,’’ pungkasnya. (far/ris)
Editor : Hendra Junaedi