KOTA - DPRD Kota Mojokerto turut memberikan atensi terhadap proyek Taman Bahari Mojopahit (TBM). Bahkan, kalangan dewan menyebut bahwa pelaksanaan pekerjaan dinilai tidak sesuai perencanaan awal.
Pernyataan tersebut diungkapkan anggota DPRD Kota Mojokerto Sunarto. Pihaknya mengatakan, sejak awal pembangunan TBM, dewan telah menjalankan fungsi pengawasan. Bahkan, beberapa kali melakukan inspeksi mendadak (sidak) maupun rapat dengar pendapat dengan organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu.
Termasuk, sempat berkoordinasi juga dengan Kemenparekraf RI. ’’Karena pelaksanaannya dulu kan bermasalah, tidak sesuai dengan proposal yang diajukan,’’ sebutnya.
Sehingga, lanjut Itok-sapaan akrab Sunarto-pada pembangunan tahap awal pada 2023, pekerjaan dengan kontrak mencapai Rp 15,7 miliar sempat dilakukan revisi. Sebab, pengerjaannya tak sesuai dengan desain perencanaan. ’’(Pekerjaan) dengan gambarnya tidak sama, makanya bolak-balik diubah,’’ tandasnya.
Disinggung terkait kelengkapan legalitas di proyek TBM, politisi PDIP yang akrab disapa Itok ini menyatakan, akan berkoordinasi dengan pimpinan dewan guna menelusuri ke Disporapar Kota Mojokerto.
Sebab, dokumen persetujuan bangunan gedung (PBG) menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik, apalagi yang dinaungi oleh pemerintah daerah. ’’Ada atau tidak PBG-nya, nanti akan kami koordinasikan dengan pimpinan,’’ papar mantan Ketua DPRD Kota Mojokerto ini.
Anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto Wahju Nur Hidayat juga memberikan atensinya terhadap pembangunan proyek TBM. Pasalnya, meski dewan sempat merekomendasikan untuk perbaikan trotoar karena kerap terjadi genangan saat hujan, namun hal tersebut tidak menjamin area TBM bebas dari risiko banjir. ’’Tempo hari kami (Komisi II) sudah minta untuk diperbaiki agar tidak timbul genangan. Tapi kondisinya sekarang kok seperti tambah parah,’’ urainya.
Mengingat, sebut politisi PKB itu, pada akhir 2024 lalu area TBM sempat mengalami banjir yang juga menggenang di empat kelurahan di Kota Mojokerto. Terlepas dari itu, anggota dewan dua periode ini juga mempertanyakan terkait perencanaannya terhadap risiko bencana. ’’Nggak tahu apakah faktor debit hujan yang terlalu tinggi atau bagaimana, tapi yang jelas kok bisa terkena banjir,’’ urainya.
Wahju juga menyoroti terkait TBM yang belum termanfaatkan hingga kini. Padahal, eksekutif telah menggelontorkan anggaran hingga puluhan miliar untuk pembangunan bertahap pada 2023 dan 2024. ’’Karena sudah menggunakan anggaran, kami juga mendorong agar itu (TBM) segera bisa dimanfaatkan,’’ pungkasnya. (ram/fen)
Editor : Hendra Junaedi