KOTA, JAWA POS RADAR MOJOKERTO - Kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) proyek Taman Bahari Mojopahit (TBM) di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, disoal. Pasalnya, kompleks bakal wisata yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah itu rawan mengalami banjir.
Sorotan ini salah satunya datang dari Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Mojokerto. Mereka mempertanyakan proses penyusunan amdal yang lolos saat perencanaan proyek.
Padahal, kawasan TBM yang berada di sekitar Jembatan Rejoto diapit dua aliran sungai dan berisiko terkena banjir. ’’TBM sudah pernah banjir saat musim hujan akhir tahun lalu, bukan tidak mungkin proyek ini juga bisa mengalami banjir lagi,’’ kata Pembina LP2KP Mojokerto Rif’an Hanum, kemarin (25/5).
Berdasarkan laman LPSE Kota Mojokerto, tender jasa konsultasi amdal pembangunan TBM dimenangkan CV Multi Lisensi yang beralamat di Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
Biaya studi prasyarat proyek terkait lingkungan oleh Disporapar Kota Mojokerto pada 2023 itu disepakati dengan harga negosiasi Rp 200.577.000.
Rif’an menyatakan amdal sebagai instrumen penting dalam proyek mesti dapat dipertanggungjawabkan. Dirinya sangsi bagaimana bisa pembangunan TBM yang menjadi bagian proyek strategis nasional tetap dilanjutkan meskipun berada di area rawan bencana.
’’Pertanyaannya kalau rawan banjir kok amdal-nya bisa keluar, apalagi dengan anggaran Rp 200 juta lebih untuk jasa konsultasinya,’’ tandas dia.
Untuk diketahui, TBM diterjang banjir saat musim penghujan pada Desember 2024. Kompleks proyek prestisius itu terendam setelah hujan deras selama dua hari. Saat itu banjir juga mengepung permukiman warga di empat kelurahan sekitar TBM.
Sebelumnya, Agen Informasi Bencana BPBD Jatim wilayah Mojokerto Achmad Kurniawan mengatakan banjir TBM terjadi karena terdapat cekungan sungai yang berada di sisi selatan.
Peningkatan debit air rawan memicu luapan, terlebih sungai hanya ditanggul dengan tanah. ’’Kalau soal bencana apa yang paling rawan di TBM, ya banjir itu,’’ ucapnya, Rabu (21/5).
Mengingat risiko yang ada, menurutnya, pemkot perlu melakukan kajian ulang. Langkah ini untuk memitigasi risiko bencana secara lebih matang.
’’Harus dikaji ulang minimal dengan menggaet instansi terkait termasuk BPBD demi keselamatan pengunjung, supaya kalau ada kejadian betul bisa diantisipasi,’’ imbuhnya.
Potensi bencana tampaknya juga disadari pengelola TBM. Belakangan terpasang sejumlah papan peringatan kawasan rawan bencana (KBR) longsor dan banjir kategori III yang artinya berpotensi tinggi.
Adapun Kejari Kota Mojokerto sudah lebih dulu menyoroti pembangunan TBM karena berdiri di area rawan banjir. Jaksa menilai bangunan semestinya dibuat lebih tinggi dari sungai atau tanggulnya diplengseng.
Sementara itu, Plt Kepala Disporapar Kota Mojokerto Muraji belum memberi jawaban saat ditanya mengenai kajian risiko bencana di TBM. Terakhir, Kepala DPUPR Perakim itu menyatakan masih berkoordinasi dengan stafnya. ’’Saya koordinasikan dengan staf saya nggih,’’ ucapnya, Rabu (21/5).
Seperti diketahui, proyek TBM sudah bergulir sejak 2023 sampai sekarang. Kawasan yang digadang-gadang jadi objek wisata bahari ini sudah menghabiskan dana sedikitnya Rp 27,7 miliar yang bersumber dari DAK dan APBD.
Rinciannya Rp 15,7 miliar untuk tahap pertama dan Rp 12 miliar di tahap berikutnya. Proyek meliputi pembangunan gedung, menara pandang, gazebo, stan kuliner, area parkir, lanskap, kios, hingga 15 perahu.
Dana itu di luar pembangunan pujasera berbentuk kapal Majapahit dengan dana Rp 2,5 miliar dan pembangunan Jalan Ir. Soekarno yang menguras duit Rp 5,26 miliar. Keduanya sama-sama menggunakan APBD 2023.
Kejari saat ini sedang menyidik dugaan korupsi dalam proyek kapal lantaran diduga tak sesuai spesifikasi. (adi/fen)
Editor : Hendra Junaedi