KABUPATEN - Bupati terpilih Muhammad Albarraa turut angkat bicara atas dua organisasi baru kepala desa di Kabupaten Mojokerto yang terbentuk. Pihaknya meyakini, baik persaudaraan ataupun paguyuban mempunyai tujuan yang sama untuk kemaslahatan masyarakat.
Gus Barra meyakini kepala desa di Kabupaten Mojokerto tetap kompak. Hal itu tampak dari antusiasme para pucuk pimpinan paling bawah itu dalam mengikuti musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto tahun 2026 di tingkat kecamatan.
Wakil Bupati Mojokerto menilai para kepala desa komitmen dalam mendukung program prioritas pemerintah. ’’Menurut saya tidak ada pecah kongsi. Buktinya setiap saya hadir di musrembang kecamatan semua kepala desa hadir. Artinya, mereka kompak untuk mendukung program pusat dan daerah,’’ ungkap Gus Barra, kemarin.
Dalam lima tahun ke depan bersama dr M. Rizal Octavian, Gus Barra menyatakan komitmennya merangkul kedua organisasi baru kapala desa tersebut. Baik Paguyuban Kepala Desa (PKD) yang dinahkodai Miftahuddin Kades Medali, Kecamatan Puri ataupun Persaudaraan Kepala Desa (PKD) yang kini dikoordinatori oleh Sunardi, Kades Temon, Kecamatan Trowulan. ’’Semoga mereka rekonsiliasi dan saling mendukung,’’ tegasnya.
Sehingga jika kedua organisasi itu saling mendukung, kepala desa yang melebur ke dua organisasi saat ini tidak menjadi persoalan serius bagi keberlangsungan pemerintah daerah ke depan. Hal itu lantaran keduanya diyakini memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desanya masing-masing. Sebagaimana visi Mubarok (Muhammad Albarraa-M. Rizal Octavian), yakni, mewujudkan Kabupaten Mojokerto lebih Maju, Adil dan Makmur. ’’Tujuan kami adalah untuk kemaslahatan masyarakat Mojokerto,’’ tandas Gus Barra.
Setidaknya ada 6 program prioritas yang harus diperhatikan dalam lima tahun ke depan. Pertama, lanjut Gus Barra, dukungan program makan bergizi gratis (MBG). Kedua, pengaktifan peserta BPJS Kesehatan penerima PBID atau Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISDA) untuk program kesehatan gratis bagi masyarakat. Lalu, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan agar tidak ada lagi anak-anak yang terganggu sekolahnya karena fasilitas rusak.
Selanjutnya, penanganan pasca bencana. Termasuk bantuan pembangunan perumahan bagi warga terdampak bencana di beberapa desa. ’’Tak kalah penting penanganan sampah harus tetap menjadi prioritas. Terakhir, mengenai pembangunan infrastruktur jalan desa saya berharap dilakukan proporsional dan profesional. Artinya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa tetapi juga menyesuaikan dengan kemampuan anggaran kita dan dikerjakan oleh ahlinya serta sesuai dengan peraturan yang berlaku,’’ jelas Gus Barra. (ori/fen)
Editor : Hendra Junaedi