Imbas Banjir Luapan Sipon Watudakon di Kecamatan Sooko
SOOKO – Banjir luapan afvoer Jombok dan aliran Sipon Watudakon yang menerjang wilayah Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto lebih dari sepekan lalu tak hanya menyasar kawasan permukiman. Ratusan hektare sawah turut terdampak hingga sebagian terancam puso atau gagal panen.
Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Mojokerto mencatat, total seluas 215 hektare lahan pertanian di Kecamatan Sooko terdampak banjir (selengkapnya lihat grafis). Masing-masing tersebar di Desa Tempuran, Ngingasrembyong, Karang Kedawang, Modongan, dan Mojoranu. Seluas 96 hektare lahan pertanian di antaranya terancam puso lantaran telah ditanami lalu diterjang banjir.
”Kalau memang lahan sudah ditanami kemungkinan bisa puso. Lain halnya kalau lahan bero (tidak ditanami),” ujar Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Disperta Kabupaten Mojokerto Arif Budi Setiawan, kemarin (17/12).
Lahan seluas 96 hektare tersebut ditanami beragam varietas tanaman pangan. Mulai dari padi, jagung, hingga tebu. Meski begitu, hingga kini pemkab belum bisa memastikan luasan lahan yang mengalami puso. Sebab, inventarisir baru dilakukan setelah banjir di area pertanian benar-benar surut total.
”Ketika sudah surut nanti akan kami inventarisir, termasuk kerugiannya. Tapi, yang menentukan terkategori gagal panen atau tidaknya itu petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dari Pemprov Jatim,” ungkapnya.
Menurut Arif, dimungkinkan sejumlah petani di lima desa terdampak banjir tersebut tidak ter-cover asuransi pertanian Jasindo dari PT Asuransi Jasa Indonesia. ”Biasanya yang disetujui itu asuransi ini untuk daerah-daerah yang tidak terkategori rawan banjir. Jadi, daerah-daerah itu tidak bisa didaftarkan asuransi,” tutur Arif.
Sehingga, pemkab tengah mengupayakan opsi lain untuk mengintervensi bantuan bagi para petani yang terancam gagal panen akibat banjir. ”Jadi, mungkin nanti (intervensi bantuan) yang bisa kita lakukan terkait bibit ataupun pupuk. Tapi, mayoritas bantuan seperti sebelumnya itu berupa bibit,” paparnya.
Praktis, kini pemkab tengah menunggu banjir di wilayah pertanian surut total untuk dilakukan pendataan terkait tanaman pangan gagal panen, sebelum diajukan ke pemerintah pusat maupun provinsi. ”Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami mengupayakan adanya bantuan bibit. Untuk pengajuannya menyesuaikan ketersediaan bibit dari provinsi atau kementerian,” tandas Arif. (vad/ris)
Editor : Hendra Junaedi