Tak urung, DPMD pun bakal melakukan pendampingan secara masif ke 80 desa yang masih berstatus maju. Termasuk, menginventarisir persoalannya.
Kepala DMPD Kabupaten Mojokerto Yudha Akbar Prabowo, menegaskan, sesuai petunjuk pimpinan, DPMD tahun ini fokus melakukan pendampingan kepada desa-desa yang berstatus maju.
Sehingga ditargetkan tahun ini, menjadi mandiri. ’’Sesuai petunjuk ibu bupati, target kita seluruh desa di kabupaten Mojokerto di 2024 ini harus berstatus mandiri,’’ ungkapnya.
Sesuai data, hingga sekarang, dari 299 desa di 18 kecamatan, 219 desa sudah berstatus mandiri.
Itu setelah pada 2023, Bupati Ikfina Fahmawati menyerahkan penghargaan predikat desa mandiri kepada 150 desa dari 18 Kecamatan se-Kabupaten Mojokerto.
Penghargaan desa mandiri tersebut, berdasarkan desa yang telah berhasil mencapai predikat sebagai desa mandiri serta hasil pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM).
Dengan begitu, dari total 299 desa yang ada di Kabupaten Mojokerto, sisanya 80 desa berstatus maju yang keseluruhan ditargetkan pada 2024 menjadi desa mandiri.
Praktisnya, atas komitmen Pemkab Mojokerto dalam membangun desa membuat Bupati Ikfina diganjar penghargaan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, pada rapat koordinasi pembinaan aparatur pemerintahan desa Provinsi Jawa Timur, di Graha Unesa Surabaya, Kamis 30 November 2023 lalu.
’’Jadi, PR kami bersama pendamping desa harus menyelesaikan 80 desa di 2024 ini. Dengan berstatus mandiri, sumber anggaran di desa dipastikan akan bertambah,’’ tuturnya.
Yudha mengungkapkan, DPMD yang menjadi leading sector dari semua program dan kegiatan yang masuk ke desa bakal melakukan pendampingan secara masif ke 80 desa yang masih berstatus maju.
Termasuk, menginventarisir persoalannya serta menyinergikan berbagai program yang masuk ke desa untuk memandirikan desa.
’’Harapannya ke depan, jika desa menjadi mandiri, pertumbuhan ekonomi di desa bisa lebih optimal. Kesejahteraan masyarakat pun semakin terjamin,’’ tegasnya.
Dengan begitu, pemdes bisa memenuhi harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan umum yang ada di desa sesuai dengan visi Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
’’Makanya salah satunya melalui program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, fasilitasi pengelolaan manajemen BUMDes menjadi sebuah pilihan kebijakan,’’ jelas Yudha. (ori/fen)
Editor : Fendy Hermansyah