Tak hanya untuk kursi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), lowongan juga dibuka bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mojokerto Muhammad Imron mengatakan, 176 formasi calon aparatur sipil negara (CASN) telah diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Saat ini, Pemkot Mojokerto tinggal menunggu penetapan kuota formasi dari pusat. ’’Kita mengusulkan untuk formasi CPNS dan PPPK,’’ tandasnya, Selasa (5/3).
Kembali diusulkannya pengadaan CPNS membuka peluang bagi para fresh graduate. Mengingat, Pemkot Mojokerto kali terakhir mendapat jatah rekrutmen CPNS pada 2021 lalu.
Sedangkan dua tahun ke belakang, kuota hanya dibuka untuk formasi PPPK. Sebab, papar Imron, pemerintah pusat meminta pemda untuk fokus dalam menuntaskan penataan tenaga non-ASN.
’’Kami melihat kondisi riil di lapangan dan masukan dari masing-masing OPD terkait kebutuhan pegawai. Selain PPPK, ada juga jabatan yang harus dijabat oleh PNS,’’ ulasnya.
Meskipun, jelas dia, porsi PPPK masih mendominasi dari total 176 formasi yang diusulkan Pemkot Mojokerto tahun ini. Yakni sebanyak 161 kursi diajukan untuk PPPK.
Sedangkan CPNS diusulkan sebanyak 15 kursi saja. ’’CPNS memang lebih sedikit. Karena kita pertimbangkan yang betul-betul urgent dan menjadi prioritas bagi OPD menurut tim dari panselda,’’ urai dia.
Imron mengatakan, formasi PPPK tahun ini tidak hanya diprioritaskan untuk mengisi kebutuhan di bidang pendidikan dan kesehatan seperti rekrutmen edisi sebelum-sebelumnya.
Tetapi akan disebar hampir merata ke semua OPD di lingkungan Pemkot Mojokerto.
Demikian dengan CPNS yang juga akan dibuka di sejumlah perangkat daerah di posisi jabatan tertentu.
’’Ada yang di rumah sakit (RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo, Red), karena yang dibutuhkan adalah dokter spesialis. Sehingga jabatannya lebih mengarah ke CPNS,’’ pungkasnya.
Namun, tambah Imron, formasi CASN di Pemkot Mojokerto masih bersifat usulan. Jika sepenuhnya disetujui, maka akan ditindaklanjuti dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Pemprov Jatim terkait pelaksanaan rangkaian seleksi.
’’Jadwalnya juga masih tentatif. Informasinya Maret ini turun, jadi yang disetujui berapa dan kapan pelaksanaannya masih belum tahu,’’ pungkasnya. (ram/ron)
Editor : Fendy Hermansyah