Terobosan ini komitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa tepat guna bagi masyarakat. Dan, yang terpenting bisa dipertanggungjawabkan dan menekan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) inspektorat.
Camat Pungging Amsar Azhari Siregar, mengatakan, sebagai pembina desa paling depan, kecamatan harus mampu memberikan pendampingan optimal.
Utamanya dalam pengelolaan keuangan terhadap 19 desa yang tersebar di wilayahnya. ’’Sebagai komitmen, kami membuat inovasi NASI LODEH atau Layanan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa,’’ ungkapnya.
Melalui NASI LODEH ini, perangkat desa bisa memanfaatkan secara optimal agar pemanfaatan keuangan desa bisa sesuai dengan peruntukannya. Munculnya gagasan ini setelah ada beberapa persoalan yang berhasil diidentifikasi.
Di antaranya, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang belum sesuai tahapan berdasarkan sisdur (sistem dan prosedur) yang sudah ditetapkan.
Lalu pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai dengan ketentuan. ’’Sehingga dampaknya menjadi laporan hasil evaluasi (LHE) inspektorat,’’ tegasnya.
Tak sekadar itu, pengusulan proses pencairan DD maupun ADD yang tersebar di 19 desa sebelumnya juga masih belum tepat waktu sesuai dengan tahapan.
Termasuk, terkait pembagian komposisi alokasi belanja pada APBDes masih belum sesuai skala prioritas berdasarkan pedoman dalam pengelolaan keuangan desa.
’’Dengan adanya inovasi NASI LODEH ini diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang ada. Dan terbukti setelah berjalan dari tahun 2022 terjadi beberapa peningkatan,’’ tandas Amsar.
Dari ploting anggaran 2022 yang diperuntukkan pada 675 kegiatan, 672 di antaranya dapat dipertanggungjawabkan.
Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, yakni, ada 582 dari 618 kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Selebihnya menjadi LHE inspektorat.
’’Jadi dampaknya cukup positif. Ada peningkatan dari semula 94 persen menjadi 99,5 persen kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh desa. Dan ini terus kita optimalkan, dengan harapan mampu capai 100 persen,’’ jelasnya.
Amsar mengungkapkan, dari 19 desa di Kecamatan Pungging, tercatat 18 desa sudah melaksanakan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan sisdur. Proses pencairan DD maupun ADD yang diajukan oleh desa juga sudah sesuai tahapan.
Termasuk, dalam penetapan APBDes alokasi belanja sudah sesuai skala prioritas. ’’Dan terpenting, dalam menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang dimonitoring dan dievaluasi inspektorat juga minim temuan,’’ paparnya.
Menurutnya, sesuai evaluasi penerapan inovasi NASI LODEH cukup efektif menutup celah kekeliruan dalam pengelolaan keuangan desa. Sebab, pada dasarnya, tegas Amsar, pengelolaan keuangan desa tak lain untuk mewujudkan kemandirian desa dalam hal pengelolaan tata kelola pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
’’Jadi, harapan kami, NASI LODEH mampu meningkatkan kualitas dalam mengelola keuangan desa dan tepat guna bagi masyarakat. Dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan,’’ tegasnya. (ori/fen)
Editor : Fendy Hermansyah