Bupati Ikfina Fahmawati menegaskan, penetapan 11 paket proyek strategis daerah itu sebagai upaya pemerintah melakukan percepatan pembangunan yang dianggap mampu memulihkan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat. Proyek strategis itu tertuang dalam surat keputusan Bupati Mojokerto.
’’Dalam SK ini ada 11 paket proyek strategis yang pekerjaannya ini ada di empat OPD di lingkungan Pemkab Mojokerto,’’ ungkapnya.
Proyek itu paling banyak terdapat di dinas PUPR dengan jumlah enam paket. Di antaranya, pembangunan Jembatan Talunbrak di Kecamatan Dawarblandong sebesar Rp 14 miliar. Selain itu, rekonstruksi ruas jalan Jasem-Tanjangrono, Ngoro sebesar Rp 10,260 miliar.
Pemeliharaan berkala jalan Lebaksono-Slepi Rp 6,8 miliar, dan pemeliharaan berkala jalan Pandanarum-Cembor sebesar Rp 5,497 miliar. Disusul pembangunan jembatan Purworejo Rp 5,399 miliar dan pemeliharaan berkala jalan Pacing-Pacet Rp 4,535 miliar.
Tak hanya itu, proyek pembangunan jembatan Kedungudi, Trawas senilai Rp 2,236 miliar juga masuk proyek strategis. Selanjutnya, pada dinas pendidikan ada dua paket.
Masing-masing, pembangunan pagar SMPN 1 Trowulan Rp 1,597 miliar dan pembangunan Gedung TKNP II Dlanggu Rp 1,417 miliar. Sedangkan pada RSUD Prof dr Soekandar proyek penghubung antargedung sebesar Rp 10 miliar.
Sementara, di dinas kesehatan, terdapat pembangunan lantai II Puskesmas Dawarblandong senilai Rp 1,550 miliar.
’’Penetapan proyek strategis ini untuk mendukung terwujudnya percepatan pembangunan. Sehingga asas manfaatnya bisa cepat dirasakan masyarakat dan memberikan multiefek bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto,’’ jelasnya.
Ikfina berterima kasih ke kejari maupun kepolisian. Sebab, sejauh ini pembangunan di wilayahnya sejak 2021 lalu berjalan dengan baik dan lancar berkat sinergisitas yang apik.
’’Termasuk, di tahun ini kita harapkan berjalan dengan baik. Prinsipnya pembangunan ini dilaksanakan karena menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat,’’ tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto Endang Tirtana menegaskan, entry meeting dan penandatanganan pakta integritas ini bagian dari tindak lanjut permohonan pendampingan paket stragis yang diajukan Pemkab Mojokerto.
Tahun ini ada 11 paket strategis dengan total anggaran Rp 63,383 miliar. Dengan begitu, proyek ini pun bakal dikawal melekat oleh kejaksaan.
’’Pengamanan strategis itu mitigasi potensi risiko terhadap ancaman gangguan dan hambatan. Sehingga pembangunan bisa berjalan lancar dan sukses,’’ ungkapnya. (ori/ron)
Editor : Fendy Hermansyah