Pasalnya, baru satu paket proyek infrastruktur yang diproses melalui katalog elektronik (e-katalog) konstruksi.
Kabag Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan (PBJP) Setdakot Mojokerto Febri Emayanti mengatakan, tahun ini Pemkot Mojokerto memprioritaskan pengadaan proyek fisik melalui e-katalog konstruksi.
Meski untuk mempercepat pengadaan, namun hingga saat ini pergerakannya belum tampak signifikan.
"Yang sudah proses e-katalog baru punya inspektorat, insyaallah sudah teken kontrak," tandasnya.
Paket proyek tersebut berupa pembangunan tambahan gedung Inspektorat Kota Mojokerto di Jalan Benteng Pancasila (Benpas). Pekerjaan fisik dialokasikan kurang lebih Rp 571 juta.
Sedangkan paket jumbo yang masuk 10 proyek strategis 2024 dengan total anggaran mencapai Rp 50,4 miliar belum ada yang didorong ke e-katalog.
Di antaranya paket pekerjaan yang berada di bawah naungan Dinas PUPR Perakim Kota Mojokerto.
’’Karena untuk masih ada penyesuaian perencanaan teknis sesuai dengan Permen PU yang terbaru. Jadi harus distandarkan sesuai aturan, karena satuan-satuannya ada yang berbeda,’’ bebernya.
Paket proyek yang dinaungi DPUPR perakim meliputi pembangunan kantor Kecamatan Kranggan senilai Rp 6,4 miliar, peningkatan Jalan Cancer Rp 6 miliar, pembangunan fasilitas umum di Kolam Retensi senilai Rp 4,7 miliar, rehabilitasi kantor Kelurahan Sentanan Rp 2 miliar, serta prasarana Gelora A. Yani Rp 870 juta.
Febri menegaskan, penyesuaian perencanaan teknis diperkirakan rampung akhir Februari nanti. ’’Insyaallah Maret sudah bisa berangkat, karena bulan ini masih reviu,’’ ulas dia.
Sementara itu, pengadaan paket proyek strategis lainnya diperkirakan akan mundur.
Antara lain pada paket pekerjaan pekerjaan lanjutan dari pembangunan Taman Bahari Mojopahit (TBM).
Menurut Febri, perencanaan dari proyek yang tahun ini dialokasikan sekitar Rp 12 miliar yang diampu disporapar ini juga harus dilakukan penyesuaian.
’’Karena ada beberapa mata anggaran yang kurang sesuai, sehingga harus dilakukan perubahan,’’ tuturnya.
Demikian dengan paket pekerjaan revitalisasi Sentra Alas Kaki Prajurit Kulon yang diplot Rp 12,6 miliar yang juga belum diproses pengadaan.
Karena dalam sistem rencana umum pengadaan, proyek yang dinaungi diskopukmperindag ini terdeteksi dikerjakan di tengah tahun.
’’Kalau di e-katalog konstruksi tersedia, tetap kita akan prioritas ke e-katalog. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa melalui tender,’’ pungkas dia. (ram/ron)
Editor : Fendy Hermansyah