Terobosan itu sebagai wujud penyajian data dan informasi akurat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Drs. Bambang Eko Wahyudi, M.Si, menegaskan, bappeda memiliki tugas dan fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan, Bappeda membutuhkan data dan informasi yang akurat.
Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bahwa perencanaan pembangunan disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan.
’’Dengan dasar itu, maka kami perlu membangun Aplikasi Kerismojo. Yang awalnya aplikasi ini dipergunakan untuk menyajikan data kemiskinan di Kabupaten Mojokerto, baik kemiskinan makro dan ekstrem,’’ ungkapnya.
Penyajikan data kemiskinan itu lanjut Bambang, baik data awal, maupun data yang telah diverifikasi oleh 304 desa/kelurahan.
Hasil verifikasi dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/269/HK/416-012/2023, tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kabupaten Mojokerto.
’’Berdasarkan penetapan surat keputusan bupati ini, perangkat daerah terkait bisa meng-update data penerima bantuan sebagai dasar penerima bantuan untuk program kerja yang berkaitan dengan bantuan ke masyarakat di masing-masing OPD,’’ jelasnya.
Mengingat kebutuhan data yang akurat dan real time semakin tinggi, Bappeda terus kembangkan inovasi Kerismojo.
Tidak hanya memotret data kemiskinan makro dan ekstrem di Bumi Majapahit, belakangan juga menjadi bank data yang terintegrasi di lingkungan pemda.
Dilengkapi dengan berbagai data. Di antaranya, data Kabupaten Layak Anak (KLA), Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, dan Kabupaten Sehat.
Tak sekadar itu, data pemberian insentif guru TPQ dan pemberian bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) juga disajikan dalam rumah aplikasi ini.
Terbaru, dikembangkan pada data penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP). Yaitu penyaluran beras Bulog ke masyarakat yang masuk dalam data P3KE.
’’Pada aplikasi Kerismojo ini juga kita kembangkan untuk dapat diakses oleh 304 desa, 18 kecamatan, perangkat daerah maupun stakeholder terkait, seperti Baznas dan Bulog, ’’ paparnya.
Mereka diberi user masing-masing. Sehingga data pada Kerismojo tidak bersifat statis, namun dinamis dan terupdate pada kurun waktu tertentu.
’’Harapannya, tersaji data yang akurat dan ter-update pada aplikasi untuk bahan pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan,’’ tegasnya. (ori/fen)
Editor : Fendy Hermansyah