Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengatakan, jika hasil job fit yang digelar sebelumnya sudah disorong ke mejanya.
Hingga kini, pihaknya tinggal menentukan saja siapa yang dipilih sebagai pejabat definitif dalam pengisian jabatan yang lowong. "Hasil job fit sudah di saya, sekarang masih tersegel di kantor," ungkapnya.
Menurutnya, nama-nama sosok siapa saja yang dimutasi dari hasil job fit sesuai rekomendasi tim pansel sudah dikantonginya. Termasuk, siapa sosok yang harus dipertahankan di jabatannya sekarang juga sudah ada.
Hanya saja, pihaknya tak mau gegabah dalam menentukan. Perlu telaah dan pertimbangan matang agar rotasi mutasi yang bakal digelar nantinya tidak berdampak pada berjalannya roda pemerintahan ke depan.
"Masih saya pertimbangkan dulu karena ini nanti kaitannya dengan keberlangsungan penuntasan visi misi pemerintah Kabupaten Mojokerto ke depan," tegasnya.
Kendati begitu pihaknya memastikan hasil job fit dari 24 pejabat eselon II B dalam waktu dekat bakal disorong ke KASN untuk meminta rekomedandasi pelantikan.
"Sekarang saya masih fokus ke pemilu dulu. Baru nanti setelah selesai pemungutan suara, tanggal 15 Februari-lah ya, baru kita kirim ke KASN," paparnya.
Ikfina menegaskan, saat ini pihaknya harus memastikan pemilu yang berlangsung 14 Februari ini berjalan lancar dan kondusif.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko menambahkan, jika pihaknya masih menunggu perintah dan petunjuk pimpinan untuk melangkah ke tahap berikutnya.
"Saya masih menunggu petunjuk ibu bupati lebih lanjut. Yang pasti hasil job fit untuk seluruh kepala perangkat daerah sudah selesai dan rekomendasinya sudah kita berikan ke pimpinan," ungkapnya.
Rampungnya job fit ini menjadikan tugas tim panelis selesai. Hasilnya, penilaian pansel terhadap 24 pejabat tersebut juga sudah disorong ke meja kepala daerah untuk dipilih dan dilantik sebagai pejabat definitif.
Sebagai acuan tim pansel sudah memberikan rekomendasi disesuaikan dengan kemampuan dan ketepatan jabatan yang diemban dalam menjalankan roda pemerintahan.
Rekomendasi itu didasarkan dari nilai riwayat jabatannya dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh para panelis. Masing-masing, 40 persen terkait dengan riwayat jabatannya dan 60 persen hasil wawancaranya.
"Pansel tidak memberikan penilaian secara perankingan melainkan pada kompetensi yang tepat untuk jabatan yang hendak diemban. Keputusan untuk rotasi dan mutasi tetap ada di tangan ibu bupati selaku PPK," tegasnya. (ori/fen)
Editor : Fendy Hermansyah