Agenda yang diikuti seluruh pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkup Pemkot Mojokerto ini dilakukan dengan pembacaan ikrar sekaligus penandatanganan pakta integritas.
Ali Kuncoro mengungkapkan, netralitas menjadi poin utama yang ditekankan kepada ASN agar betul-betul dijaga selama perhelatan pesta demokrasi 2024 nanti.
’’Ketika ASN netral, insyaallah penyelenggaraan pemilihan akan bisa berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis,’’ terangnya usai memimpin deklarasi.
Ali Kuncoro juga menegaskan bakal memberikan sanksi bagi ASN jika ada yang terbukti melanggar netralitas. Baik pada Pilpres maupun Pilkada serentak 2024 nanti.
Menurutnya, pemberian punishment akan diterapkan sesuai dengan yang telah diatur pada Undang-Undang (UU) 20 Tahun 2023 tentang ASN.
’’Kita berharap pemilihan nanti bisa berlangsung dengan baik dan tidak ada intervensi dari pihak mana pun, lebih-lebih dari ASN sendiri,’’ tuturnya.
Di sisi lain, Ali Kuncoro juga meminta ASN untuk untuk turut menyukseskan pesta demokrasi. Salah satunya dengan menjadi agen di masyarakat agar pelaksanaan Pemilu bisa berjalan lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya.
’’Dan, kita harapkan partisipasi masyarakat juga naik dengan cukup baik sesuai dengan harapan kita bersama. Sehingga, pemimpin yang dilahirkan adalah pemimpin yang legitimed,’’ tandas sosok yang juga Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Timur (Jatim) ini.
Apel tersebut diikuti hampir 1.000 ASN di lingkungan Pemkot Mojokerto. Selain pembacaan deklarasi netralitas ASN, dalam apel ini juga dilakukan penandatangan pakta integritas oleh seluruh OPD.
Jajaran Forkopimda Kota Mojokerto turut hadir dalam kegiatan deklarasi netralitas ASN tersebut. Termasuk dari perwakilan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mojokerto. (ram/fen)
Editor : Fendy Hermansyah