Berita Daerah Berita Terbaru Ekonomi Bisnis Event JPRM Features Figur Hukum & Kriminal Jangan Baca Journey Kelana Desa Kesehatan Lifestyle Misteri Mojokerto Nasional Olahraga Pendidikan Peristiwa Politik Politik & Pemerintahan Ramapedia Sambel Wader Sejarah & Mojopedia Seni & Budaya Sportmojok Wisata & Kuliner

Pembangunan Dua Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Mojokerto Molor, Simak Penyebab dan Konsekuensi yang Dibeber Bagian Pembangunan Pemkab

Khudori Aliandu • Kamis, 7 Desember 2023 | 12:05 WIB

TAK SESUAI TARGET: Pengerjaan RTH di Desa Mojokumpul, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto belum menyentuh 50 persen. Para pekerja kini tengah fokus menuntaskan pagar dan pavingisasi RTH, kemarin.
TAK SESUAI TARGET: Pengerjaan RTH di Desa Mojokumpul, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto belum menyentuh 50 persen. Para pekerja kini tengah fokus menuntaskan pagar dan pavingisasi RTH, kemarin.
KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) bersumber BK desa senilai Rp 9 miliar di dua desa di Kabupaten Mojokerto dipastikan tak tuntas tahun ini.

Sebab, hingga pengujung 2023, realisasi pembangunan hanya kisaran 50 persen.

Seperti pembangunan RTH di Desa Mojokumpul senilai Rp 4 miliar. RTH yang berada di pinggir jalan raya ini terlihat baru menuntaskan gapura dan tempat pentas.

Sedangkan pembangunan pujasera serta tempat bermain masih nihil.

Begitu juga di RTH Desa/Kecamatan Gedeg dengan anggaran Rp 5 miliar. Di lokasi ini, pembangunan pagar dan gapura juga belum terealisasi.

Di lokasi, para pekerja masih sibuk menuntaskan bangunan pujasera dan kolam renang sebagai wahana wisata desa.

’’Sesuai laporan desa, progres dua RTH itu masih minim. Di Gedeg itu masih 51 persen, sedangkan di Mojokumpul masih 49-nan persen,’’ ungkap Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Mojokerto, Yurdiansyah, dikonfirmasi, kemarin (6/12).

Minimnya progres pembangunan, secara otomatis pembangunan dua RTH tersebut tak bisa tuntas di tahun ini.

Selain realisasi masih jauh dari target, curah hujan yang terjadi belakangan ini juga menjadi salah satu penghambat pembangunan. Sehingga pembangunan bakal dilanjutkan tahun depan.

’’Pembangunan dilanjutkan tahun depan diperbolehkan. Asalkan, anggaran sudah masuk ke rekening kas desa. Makanya, minggu ini mereka sudah mengajukan termin kedua, sisanya 50 persen,’’ paparnya.

Sisa anggaran yang disalurkan tersebut dimasukkan silpa pada 2024. Yurdiansyah menegaskan, APBDes 2024 harus sudah mempunyai perhitungan, besaran anggaran yang tidak bisa dilaksanakan pada 2023.

’’Mereka laporan ke ibu bupati, mereka masukkan di perencanaan APBDes masing-masing, masuk pembiayaan silpa pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan. Sehingga pada Januari, langsung bisa dikerjakan,’’ jelasnya.

Sebagai percepatan, TPK desa diminta menambah personil pekerja. Jika tak memungkinkan masyarakat setempat, pemda menyarankan mengambil pekerja dari luar desa.

’’Bisa dimusyawarahkan untuk mengambil dari luar desa untuk percepatan pembangunan ini. Di Mojokumpul itu kendalanya memang kepala desanya meninggal, yang Gedeg ini mereka masih mencari tukang untuk pembangunan gapura,’’ tegasnya.

Sejak awal, realisasi pembangunan RTH memang molor. Lambatnya pengajuan pencairan akan berpengaruh terhadap pengerjaan. Realisasi di lapangan juga dipastikan molor dari timeline yang ditarget pemda.

’’Kalau progres, sebenarnya lebih bagus sekarang walaupun mereka ada kendala mereka bisa mengejar ketertinggalan itu, dan komitmen melakukan percepatan,’’ tuturnya. (ori/ron)

 

Editor : Fendy Hermansyah
#rth #proyek #kabupaten #molor #mojokerto