Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, mengatakan, alokasi dana insentif fiskal pada tahun 2024 ini merupakan reward dari pemerintah pusat atas kinerja pengelolaan pemerintah daerah yang baik.
Hal itu tentu tidak lepas dari kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan perannya masing-masing.
’’Insentif fiskal daerah yang didapat pada 2024 sebesar Rp 22 miliar, ini menjadi bukti keberhasilan kinerja Pemkab Mojokerto pada 2023. Secara umum kinerja kita bagus,’’ ungkapnya.
Insenstif ini ada dua hal. Di antaranya insentif fiskal di tahun berjalan yang lebih spesifikasi pada peangana inflasi hingga terkait penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.
Di dalamnya ada keberhasilan penanganan stunting, investasi, hingga penangan kemiskinan esktrem.
’’Sedangkan yang kita dapat ini kinerja tahunan kita. Perolehan insentif fiskal di 2024 ini tentu menjawab keraguan legeslatif atas kinerja kita,’’ paparnya.
Hanya saja Teguh mengaku belum bisa menjelaskan detail terkait penggunaan dana dana insentif fiskal tersebut.
Sebab, pemda juga masih menunggu juknis pelaksanaan dana insentif fiskal yang termuat dalam PMK yang saat ini masih belum ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI.
’’Sedangkan untuk insentif fiskal semester akhir tahun 2023 ini Kabupaten Mojokerto belum mendapatkan,’’ jelasnya.
Tak puas atas insentif fiskal ini, pada 2024 nanti, pemda bakal melakukan rencana aksi untuk peningkatan perolehan insentif di tahun berjalan.
Khususnya pada kategori kesejahteraan masyarakat, yakni melalui peningkatan capaian indikatornya.
Di antaranya, tagging anggaran yang mendukung kemiskinan dan stunting; peningkataan capaian keluarga berisiko stunting yang didampingi; peningkatan capaian entry-an data calon pengantin yang siap menikah pada aplikasi elsimil.
Tak hanya itu, juga peningkatan capaian imunisasi dasar lengkap, peningkatan persentase desa berkinerja baik. Serta peningkatan kepadanan data bantuan untuk program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
’’Dan kita optimistis untuk bisa dapat insentif fiskal tahun berjalan di 2024 karena kita terus meng-update kinerja yang menjadi tolok ukur, sejauh ini program yang menjadi atensi pemerintah pusat juga terus dioptimalkan,’’ tegasnya.
Benar saja, di bawah kepemimpinan Bupati Ikfina Fahmawati pemda berhasil menurunkan angka stunting cukup signifikan.
Dari sebelumnya 27,4 persen atau sebanyak 25.806 anak di tahun 2021 menjadi 11,6 persen sesuai hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.
Hal itu wujud komitmen pemda selaras dengan program prioritas pemerintah pusat. Disisi lain, intervensi kemiskinan ekstrem juga terus dilakukan.
’’Salah satunya yang baru terealisasikan penyaluran BLT DBHCHT. Melalui bantuan ini, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem pada 2024 menjadi 0 persen,’’ tuturnya. (ori/fen)
Editor : Fendy Hermansyah