Namun, lembaga ini juga akan menyasar gedung Poliklinik Terpadu senilai Rp 33,9 milia.
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menegaskan, pemda melakukan audit dengan menggandeng BPKP Provinsi Jawa Timur atas dugaan permainan lelang dilakukan pada dua proyek strategis daerah tersebut.
Masing-masing, pembangunan IGD terpadu dan poliklinik terpadu pada RSUD Prof Soekandar Mojosari.
’’Kita memandang dari sisi positif. Jika tidak ada pemberitaan (dugaan permainan lelang) seperti itu, kita tidak akan respons dari kita untuk melakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan pemeriksaan ini bagian dari pembuktian kita. Jika kita sudah melakukan semuanya sesuai prosedur dengan memegang nilai integritas,’’ ungkapnya.
Menurutnya, nilai integritas ini tak sekadar digaungkan di lingkungan Pemkab Mojokerto melainkan di seluruh masyarakat umum.
’’Semua recorded-nya akan kita sampaikan kepada publik. Artinya, ini untuk membuktikan dan mempertegas jika tidak ada permainan,’’ tandasnya.
Terpisah, Kabag Pengadaan Barang dan jasa (PBJ) Setdakab Mojokerto Yuni Laili Faizah menegaskan, lelang dua proyek strategi daerah tersebut sesuai prosedur.
Semua tahapan yang dilalui juga sesuai yang diatur Perpres nomor 16 tahun 2018 sebagaimana diubah menjadi Perpres nomor 12 tahun 2021, tentang pengadaan barang.
’’Kenapa pemenangnya nomor enam untuk proyek IGD, karena lima peserta yang melakukan penawaran lebih rendah tidak sesuai spesifikasi. Hasil evaluasi sudah kami sampaikan di LPSE,’’ ungkapnya.
Seperti PT. Anindyaguna. Menurut Yuni, perusahaan ini menawar harga paling rendah senilai Rp 34,110 miliar.
Namun dari hasil evaluasi, pengalaman personel atas nama Andrianta Amri Nugraha, SE, tidak dapat diakui.
Hal itu sesuai dengan hasil klarifikasi personel yang dikeluarkan oleh BBWS Pemali Juana SNVT Pembangunan Bendungan Pemali Juana.
Lalu PT. Ris Putra Delta dan PT. Somba hasbo juga melayangkan nilai penawaran persis dengan PT. Anindyaguna.
Saat evaluasi, keduanya tidak sesuai spesifikasi. PT. Ris Putra Delta tak mampu memenuhi syarat personel manajerial untuk manajer pelaksana.
Sedangkan, PT. Somba Hasbo, kapasitas peralatan mesin bored pile tidak memenuhi syarat.
’’Jadi pokja sudah melakukan evaluasi sesuai dokumen yang di-upload di aplikasi LPSE. Hasil evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran nomor 1 sampai 5 ternyata dari pengalaman personelnya tidak benar, serta peralatan tak sesuai yang disyaratkan,’’ paparnya.
Menurutnya, BPKP dan inspektorat sudah melakukan klarifikasi kepada PBJ.
’’Klarifikasinya terkait semua proses. Termasuk melakukan verifikasi dokumen lelang. Sesuai surat tugasnya, audit dilakukan untuk dua proyek IGD terpadu dan poliklinik terpadu RSUD Prof Soekandar,’’ paparnya.
Sejumlah dokumen terkait lelang keduanya pun diminta oleh tim investigasi. Mulai dari dokumen yang diunggah di LPSE hingga hasil klarifikasi perusahaan yang menjadi para peserta lelang.
’’Sebelumnya inspektorat juga sudah melakukan reviu untuk dua proyek ini sebelum akhirnya paket proyek ini ditender,’’ tuturnya. (ori/ron)
Editor : Fendy Hermansyah