Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mojokerto Tatang Marhaendrata mengungkapkan, ploting anggaran Rp 39 miliar pada APBD 2023 untuk gaji P3K tak bisa terserap 100 persen.
’’Bagaimana bisa terserap penuh, pengangkatan P3K-nya saja baru Juli lalu,’’ ungkapnya.
Kendati begitu pemda tak bisa berbuat banyak. Sebab, Rp 39 miliar itu tak lain bagian dari dana earmark. Alokasi anggaran ini tidak bisa diganggu gugat atau dialihkan ke kegiatan lainnya.
Sementara sesuai, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022, Rp 39 miliar tersebut tak lain untuk penggajian P3K selama setahun penuh. Gaji pokok dan tunjangan melekat. Termasuk di dalamnya ada gaji ke-13 dan 14.
’’Gimana lagi itu amanatnya begitu. Sementara penggajian baru dilakukan per Juni lalu kepada 225 P3K,’’ tegasnya.
Artinya, kata Tatang, di tengah pemda diminta menyiapkan anggaran sebesar itu, di sisi lain pengangkatan ratusan guru honorer tersebut baru dilakukan di pertengahaan tahun. Sehingga, hemat dia, ploting gaji selama enam bulan yang ada tentu tak bisa sepenuhnya terserap.
’’Jadi anggaran gaji sudah kita siapkan, tapi ternyata ada keterlambatan petunjuk teknis dari pusat, karena kewenangan menggaji mereka kan pemerintah pusat lewat DAU earmark,’’ jelasnya.
Tak sekadar akibat molornya pengangkatan 225 P3K, melainkan karena akibat belum terealisasinya rekrutmen P3K di tahun berjalan dengan jumlah 590 formasi. Terdiri 460 untuk guru dan 130 untuk formasi tenaga kesehatan.
’’Rp 39 miliar itu juga disiapkan untuk gaji P3K tahun ini, jadi kami sudah siap anggarannya, sudah aman. Untuk sistem penggajiannya berdasarkan pengangkatan, itu baru digaji,’’ paparnya.
Sebelumnya, Pemkab Mojokerto memastikan bakal membuka rekrutmen ratusan P3K. Sebanyak 590 formasi itu akan difokuskan untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan.
Jumlah itu sesuai dengan usulan yang telah di-entry pemda melalui sistem KemenPAN-RB).
Disebutkannya, usulan pemenuhan kebutuhan pegawai tersebut diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan saja.
’’Yang jelas pelaksanaan rekrutmennya tahun ini. Kita juga sudah berkirim surat ke BKN Provinsi Jawa Timur terkait kesiapan pelaksanaan tesnya itu,’’ tandas Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko. (ori/fen)
Editor : Fendy Hermansyah