’’Alhamdulillah, KASN sudah menyetujui pelantikan hasil selter yang kita ajukan,’’ ungkap Ikfina. Sesuai rekomendasi yang turun awal Mei lalu, lembaga independen itu merekomendasikan jika pelantikan pejabat definitif di tiap jabatan lowong yang dilelang disesuaikan dengan peringkat penilaian yang dilakukan panitia seleksi.
Hanya saja, rekomendasi itu tidak bersifat mutlak. Keputusan tetap dikembalikan ke kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK). ’’Rekomendasinya sesuai nilai. Dari tiga besar itu, yang ranking pertama itu yang dilantik. Tapi itu tidak mutlak, keputusan tetap diserahkan ke saya,’’ tandasnya.
Artinya, kata Ikfina, tak serta merta pihaknya memilih mereka yang meraih nilai tertinggi sesuai penilaian yang dilakukan pansel berdasarkan uji kompetensi bidang atau teknis yang berlangsung di Surabaya Jumat (14/4) lalu. Pihaknya tetap bakal mempertimbangan berbagai aspek sebelum akhirnya menentukan pilihannya. Mulai seberapa dibutuhkan dia di tempat yang bakal ditinggalkan hingga leadership-nya pada jabatan yang bakal diemban. ’’Saya tidak mau gegabah, saya juga harus mempertimbangkan pejabat yang mau purna tahun ini, saya tidak mau sudah telanjur memilih nama yang berpotensi ini, ternyata begitu ada yang purna, malah lebih cocok diisi dia,’’ bebernya.
Apalagi, tahun ini ada beberapa pejabat yang memang tinggal menunggu beberapa bulan memasuki pensiun. Berbagai aspek yang jadi pertimbangan, kata Ikfina, juga berkaitan dengan keberlangsungan organisasi. ’’Penataan kita mempertimbangkan (hendak pensiun) itu juga. Kita benar-benar ingin sesuai dengan kemampuannya. Sesuai kebutuhan jabatan untuk keberlangsungan ke depannya,’’ paparnya.
Ikfina menegaskan, menjadi kepala OPD itu tidak cukup hanya mengerti dan paham urusan yang harus diselesaikan pada perangkat daerah yang diemban. Tapi lebih dari itu. ’’Juga bagaimana dalam memimpin. Siapa bawahan-bawahannya itu. Apakah bawahannya dengan alasan khusus tidak bisa dia kendalikan. Kan tidak bisa kalau seperti itu, fungsi leadership-nya tidak bisa jalan,’’ katanya.
Kendati Ikfina memastikan pelantikan bakal secepatnya dilakukan, sejauh ini pihaknya masih menunggu pemetaan jabatan lowong secara keseluruhan di lingkungan Pemkab Mojokerto. Baik setingkat eselon III atau lainnya. Seperti camat, sekretaris, kabag, hingga kabid. ’’Jadi, saya mau pelantikannya sekalian. Tapi, seharusnya tidak sampai ganti bulan, kita menunggu kecepatan tim penilaian kinerja,’’ paparnya.
Perlu diketahui, tiga figur yang menjadi rekomendasi pansel ke bupati di antaranya Amsar Azhari Siregar, Akhmad Samsul Bakri, dan Tatang Marhaendrata. Ketiganya berada di tiga besar jabatan kepala BKPSDM. Berdasarkan uji kompetensi bidang atau teknis yang berlangsung di Surabaya Jumat (14/4), ketiganya berhasil menyisihkan enam kompetitor lainnya.
Selanjutnya, jabatan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). Tiga nama yang lolos yakni Dedy Muhartadi, Melok Ribawati, dan Mujiono. Mereka berhasil unggul dari empat pelamar lainnya. Sedangkan, tiga nama yang berpotensi menduduki kursi kepala dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan (DP2KBP2) adalah Nalurita Priswiandini, Nunuk Djatmiko, dan Sugeng Nurayadi. (ori/ron)
Editor : Fendy Hermansyah