Ikfina menyebutkan, dalam Musrenbang RKPD 2024 Kabupaten Mojokerto diselaraskan sesuai dengan tema dari pemerintah pusat maupun dari Pemprov Jawa Timur (Jatim). Selain itu, juga mengacu target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. ”Ada empat prioritas yang menjadi isu strategis di Kabupaten Mojokerto tahun 2024,” terangnya.
Yakni percepatan penurunan stunting; pengentasan kemiskinan ekstrem; pengendalian inflasi daerah dan juga pertumbuhan ekonomi serta pemerataan, perluasan, penguatan infrastruktur.
Dijelaskan ikfina, dalam upaya percepatan penurunan angka stunting dilakukan melalui sejumlah program inovasi. Antara lain dengan inovasi Jumat Ceria dengan rutin mengkampanyekan minum tablet tambah darah bagi remaja putri, inivasi Caping Mas atau Calon Pengantin Bermasa Depan Ema, inovasi Mami Mita dengan memantau menu gizi bumil dan balita, hingga terobosan layanan terpadu pranikah atau Laduni.
Sementara untuk penanganan konvergensi pengentasan kemiskinan ekstrem, lanjut dia, dilakukan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tiga strategi. Meliputi penurunan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. ”Pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Mojokerto akan dilakukan pemantauan harga dan memastikan kesediaan bahan pokok, pemulihan ekonomi dan penguatan daya saing pertumbuhan ekonomi,” urainya.
Pemkab juga berkomitmen untuk melanjutkan program pemerataan, perluasan dan penguatan infrastruktur. Bupati menyebut, dari enam jenis infrastruktur di Kabupaten Mojokerto, saat ini sudah tercapai 74,99 persen yang berkondisi baik.
Terdiri dari kondisi baik pada bidang infrastruktur jalan 77,25 persen; jembatan 55,85 persen; irigasi 42,33; air bersih 88,95 persen; sanitasi 94,80 persen; dan bangunan gedung instansi pemerintah 90,74 persen. ”Jadi, total infrastruktur berkonsisi baik di Kabupaten Mojokerto 74,99 persen. Ini adalah infratsuktur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi dalam laporannya menyampaikan, Musrenbang RKPD 2024 Kabupaten Mojokerto dilaksanakan setelah melalui serangkaian proses panjang. ”Diawali dengan musrenbang kecamatan, forum konsultasi publik rencana awal (ranwal) RKPD, forum lintas perangkat daerah, serta musrenbang tematik perempuan dan musrenbang tematik anak,” paparnya.
Adapun capaian indikator kinerja utama di Kabupaten Mojokerto telah mengalami peningkatan signifikan. Untuk Indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2022 meningkat menjadi 74,89 dari tahun sebelumnya 74,15. Nilai IPM Kabupaten Mojokerto lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Jawa Timur dan nasional. ”IPM tahun 2022 tumbuh 0,99 persen atau meningkat 0,74 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya,” urainya.
Demikian dengan indeks pembangunan gender (IPG) juga mengalami peningkatan naik signifikan menjadi 80,98 dari tahun 2021 66,33. Pertumbuhan ekonomi juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,82 persen atau lebih tinggi dibanding pada 2021 yang tumbuh sebesar 4,12.
Di samping itu, persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto berhasil menurun dari 10,62 persen pada bulan Maret 2021 menjadi 9,71 persen di periode yang sama tahun 2022. Pun juga dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mampu berada pada angka 4,83 persen per Agustus 2022 atau turun 0,71 poin dibanding tahun lalu. Sementara capaian Indeks Gini Ratio tahun 2022 mampu mencapai angka 0,327 atau lebih baik dari tahun 2021 yang masih bertengger pada angka 0,290.
Kabiro Administrasi Pembangunan Provinsi Jatim Ir Sigit Panoentoen mewakili Kepala Bappeda Provinsi Jatim Ir Mohammad Yasin mengapresiasi terselenggaranya Musrenbang RKPD 2024 dan capaian indikator kinerja utama di Kabupaten Mojokerto tahun 2022. ”Kami mengapresiasi ada beberapa forum perencanaan tematik yang diangkat beberapa tema. Ini cukup strategis sehingga bisa mewarnai dokumen perencanaan di tahun 2024,” paparnya.
Senada, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh juga menyambut baik Musrenbang RKPD 2024 telah mengakomodir kepentingan dan partisipasi dari masyarakat. Itu ditandai dengan dilakukannya pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dengan kehadiran para tokoh masyarakat, ormas, dan LSM. ”Kami harapkan peran organisasi masyarakat sipil ini terus didorong untuk memberikan kontribusi pemikiran, gagasan, inovasi guna pemecahan masalah yang ada di Kabupaten Mojokerto,” pungkasnya. (ram/ron/adv)
Editor : Fendy Hermansyah