KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kerusakan Jalan Empunala, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto yang menelan anggaran Rp 101,4 miliar, menyasar baja penutup saluran drainase. Kendaraan berukuran besar yang melintas, disinyalir menjadi penyebabnya.
’’Sebelumnya memang banyak kendaraan berat yang masuk, makanya aspal beberapa titik ada yang rusak. Penutup got juga tidak kuat dan pada jebol,’’ ungkap Supriadi, warga sekitar.
Kerusakan penutup got yang terjadi itu memang disebabkan itensitas kendaraan bertonase berat melewati jalan ini. Berbarengan pengalihan arus lantaran ada pengecoran jalan di Bypass oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Jawa Bali. ’’Kalau mobil kecil-kecil sebenarnya kuat. Wong colt diesel saja kuat. Ya itu tadi karena ada truk besar bermuatan berat,’’ tuturnya.
Di tengah banyak kendaan besar masuk, di lain sisi, besi penopang tutup saluran drainase dianggapnya juga terlalu tipis. Sehingga tidak kuat menahan beban terlalu berat. Terbukti setidaknya ada enam penutup berbahan baja yang berada di badan Jalan Empunala itu pecah.
Atas kerusakan yang terjadi, Pemkot Mojokerto langsung sikapi untuk dilakukan perbaikan. Untuk menakan kerusakan lanjutan, pemda juga bakal pasang rambu pembatasan tonase dan jam masuk untuk kendaraan roda enam ke atas di ruas jalan kelas tiga tersebut.
Sementara itu, Sekdakot Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo menegaskan, jika ruas jalan protokol yang menjadi gerbang masuk Kota Onde-Onde itu harusnya diberi rambu-rambu lalu lintas. Hal itu sebagai upaya pembatasan kendaraan yang masuk melalui jalan Empunala. ’’Harusnya itu ada rambu larangan untuk kendaraan roda enam ke atas. Jadi, tidak semua kendaraan boleh masuk kota. Dulu itu ada, mungkin saat dibongkar karena ada pembangunan jalan, jadi harusnya itu sekarang dikembalikan lagi,’’ ungkapnya.
Menurutnya, rambu larangan itu tak berbeda dengan rambu lalu lintas yang sudah terpasang di jembatan Gajah Mada sisi utara dan jalan Mojapahit selatan, tepatnya di SPBU Sooko yang sama-sama menjadi akses masuk Kota Mojokerto. Pemasangan itu tak lain untuk menyaring kendaraan yang dibolehkan dan dilarang melintas. Khususnya saat jam sibuk. Yakni mulai pukul 06.00 sampai 18.00. ’’Selain rawan kecelakaan juga rawan kemacetan. Disisi lain, kita juga harus memperhatikan status kelas jalan, karena itu berpengaruh pada jenis kendaraan yang boleh dan tidak untuk melintas,’’ katanya.
Terpisah, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Kota Mojokerto, Endah Supriyani, menegaskan, sudah berkoordinasi dengan dinas perhubungan untuk pemasangan rambu larangan. Hal itu karena status jalan protokol yang baru dilakukan peningkatan tersebut masuk jalan kelas tiga. ’’Sama seperti jalan protokol yang ada di wilayah Kota Mojokerto lainnya. Status jalannya kelas tiga,’’ ungkapnya.
Sehingga kendaraan yang melintas harus dibatasi agar tidak memicu kerusakan konstruksi aspal yang tergolong baru itu. Apalagi, batas muatan di jalan kelas tiga itu hanya bertonase 8 ton. ’’Jadi masyarakat harus tahu, pemerintah membangun konstruksi sebagus apapun, kalau peruntukan dan pemanfaatannya tidak sesuai juga berakibat pada kerusakan,’’ jelasnya. (ori/ron)
Editor : Fendy Hermansyah