Saat ini, seluruh desa di Kabupaten Mojokerto mencapai status berkembang, maju, dan mandiri. Penghargaan ini diserahkan bersama dengan 27 bupati di Jawa Timur di tengah Launching Pendirian Lembaga Keuangan Mikro BUMDesMa dan Penandatanganan MoU dengan Kemenkes RU, Bakamla RI, serta Perjanjian Kerjasama dengan Pangkoarmada II, KRI Makasar-590 Koarmada II, Surabaya, Kamis (27/10). ’’Ini akan menjadi percontohan nasional dan saya berharap kita bisa berlomba-lomba menuju prestasi yang lebih baik,’’ ungkap Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar.
Disebutnya, desa adalah penggerak utama untuk menuju desa yang berkualitas. Selain indeks desa membangun yang kemudian mengentaskan dari desa sangat tertinggal, maju, berkembang maju dan mapan. ’’Yang menjadi pertanyaan kepala daerah adalah apakah ketika sudah menjadi desa mandiri maka dana desa berkurang, maka jawabannya adalah justru sebaliknya. Ketika desa itu sudah mandiri maka dana desa harus ditingkatkan karena fokusnya jelas, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia,’’ jelasnya.
Dua hal inilah yang menjadi fokus agar 71 persen warga Indonesia yang ada di desa tertangani dengan baik. Dan 91 persen kewilayahan Indonesia yang ada di desa terkoordinir dengan baik. Sehingga urusan kewargaan dan kewilayahan memberi kontribusi yang sangat signifikan bagi percepatan pembangunan Indonesia sesuai dengan yang dikumandangkan Presiden RI yaitu membangun Indonesia dari pikiran. Jadi untuk langkah selanjutnya kata Halim Iskandar, yang harus dipikirkan adalah tolak ukur karakteristik desa setelah mandiri.
’’Kuncinya adalah SDGs desa dan fokus pada hal yang prinsip misalnya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan. Provinsi Jawa Timur adalah yang mempunyai desa mandiri terbanyak. Ada 8 kabupaten yang sudah 100 persen dan 15 yang sudah mendapatakan sertifikat OJK,’’ paparnya.
Dengan transformasinya UPK eks PNPM MPd menjadi BUMDesa yang sudah berbadan hukum untuk menyelamatkan Rp 12,7 triliun dana bergulir untuk masyarakat se-Indonesia dan Jawa Timur adalah motor utamanya. ’’Saya sangat sepakat dengan Gubernur Jawa Timur memanfaatkan fasilitas APBD baik provinsi maupun kabupaten. BUMDesma mendirikan PT. LKM dan didampingi oleh OJK yang khusus menangani uang bergilir. Ini perlu kita kawal bersama -sama agar dapat memotong mata rantai rentenir,’’ ujarnya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menegaskan, inklusi keuangan target nasional tahun 2024 adalah 90 persen dan Provinsi Jawa Timur sudah 92 persen. Artinya inklusi keuangan ini akan berseiring dengan Bumdesma yang menjadi PT. LKM. ’’Ini akan menjadi kekuatan keuangan di lini paling bawah dan saya harap Bumdesma ini mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu memutus mata rantai rentenir,’’ ungkapnya.
Khofifah pun minta kepada seluruh bupati dan walikota untuk memberikan insentif bunga yang dimungkinkan untuk menurunkan dari bunga bank atau bunga dari PT. LKM. Seperti yang dilakukan oleh Provinsi Jatim, yaitu memberikan insentif melalui bank BPR. ’’Ini akan menjadi program berikutnya bagaimana PT. LKM ini memberikan bunga insentif yang sangat ringan agar masyarakat tidak terjerat rentenir.
APBD saat ini sangat bisa disolusikan untuk bisa memberikan subsidi sehingga PT. LKM bisa memberikan layanan yang lebih luas lagi di lini paling bawah,’’ tandasnya. Turut hadir, Panglima Koarmada II, Laksda TNI Hutabarat, Sekretaris Dirjen Kemenkes RI, Sekretaris Bakamla RI, Direktur OJK, Kepala DPMD Provinsi Jatim, Kepala DPMD seluruh Jatim. (ori/ron)
Editor : Fendy Hermansyah