KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pembangunan fisik tetap menjadi prioritas Pemkab Mojokerto pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2022. Dari kenaikan belanja daerah sebesar Rp 483,709 miliar, Rp 196 miliar di antaranya dialokasikan untuk belanja infrastruktur. Dana itu untuk peningkatan jalan, gedung, saluran irigasi, hingga jambanisasi.
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati beralasan, anggaran jumbo untuk sektor infrastruktur karena menjadi kebutuhan vital di tengah masyarakat. Selain untuk mendongkrak perekonomian kerakyatan, juga untuk mengembangkan wisata di bumi Majapahit. ’’Infrastruktur tetap mendapat porsi cukup besar. Pertimbangan kebutuhan dan asas manfaat yang diterima masyarakat tetap yang kita utamankan,’’ ungkapnya.
Sesuai data, alokasi anggaran belanja infrastruktur pada perubahan anggaran keuangan (PAK) 2022 meningkat 23,14 persen. Yakni, dari Rp 306,968,268,731 pada APBD menjadi Rp 503,785,066,178. Artinya, pada P-APBD ini terjadi penambahan Rp 196 miliar. Sejumlah penambahan pada infrastruktur ini tak lain sebagai upaya pemerintah menjaga kesinambungan pembangunan berdasarkan prioritas. ’’Termasuk juga dinamika sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat, yang kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dalam penanganan dan percepatan pemulihan ekonomi dampak dari pandemi Covid-19 juga menjadi fokus kami,’’ katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi menambahkan, belanja infrastruktur di P-APBD kali ini terjadi kenaikan cukup besar. Yakni mencapai Rp 196 miliar. Hal itu tersebar disejumlah OPD. Paling jumbo pada belanja infrastruktur, lanjut Bambang, pada belanja bantuan keuangan (BK) yang mencapai Rp 71,641 miliar.
Kemudian, disusul Rp 36,685 miliar untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan itu terbagi dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukinan dan Perhubungan (DPRKP2).
Selanjutnya, ada belanja hibah Rp 30,215 miliar tersebar di Dinas Pendidikan, Disbudporapar, Kesehatan, DPUPR, Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan, dan Bagian Kesra Setdakab. ’’Ada juga belanja bantuan sosial capai Rp 20,071 miliar. Angka itu yang Rp 18 miliar diploting di DPRKP2 yang nantinya berupa bantuan jamban pada ribuan warga yang tersebar di 18 kecamatan,’’ ungkapnya.
Selain itu, ada tambahan Rp 18,812 miliar untuk belanja modal bangunan dan gedung yang terbagi pada OPD Dinas Pendidikan, Kesehatan, Dinas PUPR, dan Dua rumah sakit daerah. serta, Rp 19,391 miliar untuk belanja pemeliharaan. ’’Pemeliharaan ini misalnya untuk renovasi gedung sekolah puskesmas atau pustu. Tapi dengan kerusakan ringan,’’ tandasnya. (ori/ron)
Editor : Fendy Hermansyah