KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Kabupaten Mojokerto ogah terlibat dalam polemik biaya daftar ulang siswa di SMA Negeri 1 Puri. Alasannya, besaran tarif itu sudah disetujui komite sekolah.
Kepala Cabdindik Provinsi Jatim Wilayah Kabupaten Kota Mojokerto Kresna Herlambang menuturkan, sejauh ini, mereka tak bisa ikut campur perihal penarikan biaya sumbangan daftar ulang. Wali murid diperkenankan untuk datang ke sekolah dan melakukan mediasi untuk hal tersebut. ”Cabdin tidak bisa ikut campur. Itu bersangkutan dengan komite. Ketika komite menyetujui berarti saling mendukung,” ungkapnya, Senin (5/7).
Kresna memaparkan, dalam kasus ini, pengaduan tersebut seharusnya diselesaikan langsung pihak komite sekolah. Lantaran, sekolah hanya sebatas membuat program yang kemudian persetujuannya dikembalikan ke komite.
Kendati demikian, dia menyebut pihak Cabdin hanya bisa memperingatkan ke lembaga satuan pendidikan. Agar mencari solusi bersama terkait adanya iuran yang dianggap memberatkan para wali murid tersebut. ”Kami hanya bisa mengingatkan. Kalau memang ada yang keberatan, ya tolong komite mencarikan solusi. Semisal diturunkan biayanya atau dicicil. Jadi tidak dibayar di muka semuanya. Kita sudah peringatkan mereka,” tutur Kresna.
Hingga kemarin, terpantau masih banyak wali murid yang berdatangan ke sekolah tersebut untuk mengajukan keringanan pembayaran daftar ulang. Bahkan, beberapa wali murid mengunjungi sekolah untuk melakukan mediasi dengan pihak sekolah. ”Ya keberatan sekali kalau bayar segitu, dan itu saya tanyakan ke wali kelas apa setiap tahun selalu begini (bayar daftar ulang), katanya iya. Makanya saya mencoba datang. Mungkin ada solusinya,” beber NU, salah satu wali murid.
Sementara itu, Plt Kepala SMA Negeri 1 Puri Herni Sudar Peristiwanti menjelaskan pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan beberapa wali yang keberatan dengan pembiayaan daftar ulang itu. Pun, pihak komite juga sudah dipertemukan dengan wali murid. Namun, jika ada wali murid yang masih tak berkenan, mereka bisa menandatangani surat pernyataan terkait hal tersebut. ”Kita juga tawarkan sanggupnya mereka berapa. Kita tidak memaksa sama sekali. Bahkan ada yang nggak mau bayar pun ya ndak papa,” ucapnya.
Dia melanjutkan, program sekolah yang semula sudah dirancang namun tak terealisasi lantaran kekurangan biaya, dianggap menjadi hal yang wajar. Sehingga, pihak sekolah hanya menjalankan program sesuai dengan uang yang terkumpul itu.
Sebelumnya, Wali murid SMA Negeri 1 Puri mengeluhkan tingginya biaya sekolah yang dinilai sangat tak wajar untuk registrasi siswa. Hanya untuk daftar ulang saja, biayanya mencapai Rp 1 juta. Yang lebih memberatkan, dia juga harus menanggung biaya dana partisipasi sekolah (DPS) sebesar Rp 1.838.235. Dana ini dikabarkan untuk pembangunan fisik di sekolahan ini. (oce)
Editor : Imron Arlado