KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Banjir akibat luapan Sungai Lamong yang melanda dua desa, Banyulegi dan Pulorejo, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, sudah bukan lagi peristiwa luar biasa. Berlangsung sejak tahun 2008, banjir dengan tinggi lebih dari satu meter selalu menghampiri warga setiap musim penghujan tiba.
Bahkan, tak terhitung sudah berapa kali luapan air anak Sungai Bengawan Solo itu menggenangi permukiman warga. Termasuk pula upaya pencegahannya yang terus didengungkan, namun hingga kini tak kunjung terwujud pembangunannya. Situasi ini lantas menuntut pemerintah, baik Pemkab Mojokerto maupun Pemprov Jatim untuk bisa mengatasi persoalan tahunan tersebut secepatnya.
Dengan membangun tanggul sementara, khususnya di Dusun Balong, Desa Banyulegi, sebagai kawasan terdampak paling parah. Pembangunan dijanjikan bisa dimulai minggu depan untuk menghalau luapan air Sungai Lamong saat debit air meningkat. ’’Nanti kita coba tanggul sendiri atau sementara dulu. Mulai minggu depan lah,’’ tutur Plt Bupati Pungkasiadi di sela mendampingi kunjungan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Dusun Balong, Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Rabu (8/1).
Pung juga menargetkan pembangunan tanggul sementara itu bisa dibangun dalam tempo waktu singkat. Yakni, paling lama 10 hari ke depan. Target tersebut agar luapan juga bisa dihalau sebelum debit air Sungai Lamong meningkat. Mengingat, curah hujan semakin meningkat dari hari ke hari berdasarkan prakiraan BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika).
’’Insya Allah 10 hari sudah selesai lah. Nanti pembangunannya dari PUPR (pekerjaan umum dan perumahan rakyat). Ini untuk sementara agar tidak terus-terusan banjir. Biar ada action dari kita (pemkab, Red),’’ terangnya. Meski bersifat sementara, Pung menyebut upaya tersebut setidaknya mampu mengurangi dampak bencana yang ditimbulkan. ’’Paling tidak bisa mengamankan untuk sementara sambil menunggu pekerjaan yang besar. Ya nanti kita datangkan tiga backhoe,’’ imbuhnya.
Sementara itu, Pemprov Jatim juga terus berkomunikasi bersama dua daerah lain dalam mengatasi dampak banjir akibat luapan Sungai Lamong. Normalisasi sungai dan pembangunan tanggul disebut sebagai solusi jangka panjang paling efektif. Hanya saja, upaya tersebut masih terganjal dengan beberapa daerah terdampak, salah satunya Kabupaten Gresik. Dimana, Pemkab Gresik menginginkan pengerukan sedimentasi ketimbang pembangunan tanggul.
Pengerukan tersebut lantaran tanggul terganjal oleh kepemilikan lahan warga. Kendala tersebut yang masih harus dikomunikasikan dengan warga agar normalisasi bisa segera diwujudkan. ’’Ini (pembuatan tanggul, Red) solusi strategis jangka panjang. Kalau pengerukan, sedimentasinya kemungkinan akan kembali meningkat. Paling tidak lima tahun. Padahal, jarak yang dikeruk itu panjang sekali,’’ ungkap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Meski demikian, pemprov terus meyakinkan agar Pemkab Gresik menyetujui pembangunan tanggul sebelum diusulkan ke Kementerian PUPR. Nah, untuk mengatasi minimnya ketersediaan lahan, daerah terdampak, baik Mojokerto maupun Gresik diminta mampu mengomunikasikan dengan warga. Khususnya, pendekatan persuasif untuk bisa membebaskan lahan sebelum dibangun tanggul permanen. ’’Kita membutuhkan mobility system yang lebih solutif. Dan, kalau hulunya di Sungai Lamong ada tanggul, maka daya tampungnya menjadi lebih besar. Sehingga, efek ke Dawarblandong bisa dikurangi, dan bahkan bisa diselesaikan,’’ tandasnya. Untuk pos anggarannya sendiri, mantan Menteri Sosial (Mensos) ini optimistis bisa dialokasikan lewat program dari Kementerian PUPR. Yakni, berpedoman pada Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertasusila. Dimana, pembangunan tanggul bisa dimasukkan sebagai salah satu usulan percepatan pembangunan.
’’Di dalam Perpres 80/2019 pun itu juga bisa dimasukkan. Artinya, kita melakukan inventarisasi berapa tanggul yang dibutuhkan di Jawa Timur. Pembayarannya, di Kementerian PUPR, tapi sosialisasi kepada warga diminta dilakukan oleh Pemkab Gresik dan Mojokerto,’’ pungkas orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.
Editor : Imron Arlado