MOJOKERTO – Kekisruhan yang terjadi selama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP negeri di Kabupaten Mojokerto Kamis (27/6) belum sepenuhnya berakhir.
Meski pengumuman hasil PPDB telah berlangsung tengah malam tadi, namun banyak calon siswa yang diprediksi belum terakomodir sesuai sistem online yang berjalan. Selain karena sistem yang berubah-ubah, minimnya sosialisasi juga menjadi penyebab munculnya polemik di kalangan wali murid.
Sehingga sistem dinilai masih membuka peluang terjadinya kecurangan dalam memilih lembaga pendidikan yang akan dijalani siswa. Tudingan tersebut bukannya tanpa dasar. Di mana, banyak kelemahan yang ditunjukkan panitia selama empat hari proses PPDB bergulir. Yang paling ramai diperbincangkan adalah jalur untuk pemegang KIP atau kuota siswa kurang mampu. Di mana, kuota 25 persen dari 80 persen pagu zonasi itu tidak banyak diisi oleh siswa miskin.
Sehingga terbuka peluang ’’kerja sama’’ antara wali murid dengan pihak sekolah dengan memanipulasi data KIP. ’’Harusnya verifikasi data siswa itu kan dilakukan lebih dulu ketimbang sama-sama dilakukan saat daftar online. Akhirnya, sempat rancu karena banyak orang yang mencoba daftar di kuota KIP, meskipun bukan dari keluarga miskin,’’ tutur seorang operator SD di Mojosari kepada Jawa Pos Radar Mojokerto.
Demikian juga dengan sistem online yang dinilai masih kurang transparan. Salah satunya adalah tidak dicantumkannya data siswa sesuai dapodik (data pokok pendidikan). Yang paling vital adalah alamat lengkap serta asal sekolah siswa lantaran mempengaruhi perangkingan, terutama di jalur zonasi jarak. Padahal, jauh hari sebelum PPDB, pihak SD asal sudah bersusah payah melengkapi data siswa sebelum akhirnya dipatenkan oleh Kementerian sebagai dapodik.
’’Dulu, tahun 2018 kita sudah mendata siswa dan menentukan koordinat rumahnya. Bahkan, kita juga memfoto rumah siswa sesuai alamat. Katanya, tujuan online untuk mengurangi kecurangan, tapi kok nggak dicantumkan. Akhirnya alamat dan koordinat rumah bisa saja diubah,’’ tambahnya.
Menanggapi, tudingan tersebut, Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dispendik Kabupaten Mojokerto, Mujiati lantas membantah. Menurutnya, sistem yang dibuat sudah sesuai Permendikbud 20/2019 perubahan atas Permendikbud 51/2018 tentang PPDB. Bertujuan untuk pemerataan kualitas pelayanan pendidikan.
’’Kan sesuai amanat Pak Wabup (Pungkasiadi), sistem kita menampung semua kalangan siswa. Tidak hanya siswa yang jarak rumahnya dekat saja, tapi juga ada siswa berprestasi, yang orang tuanya bertugas, dan juga yang berasal dari keluarga tidak mampu,’’ tegasnya. Meski demikian, Muji mengakui sistem yang bekerja tidak langsung sempurna saat itu juga.
Ada proses yang harus dilalui operator dalam merangking calon siswa yang lolos. Termasuk proses verifikasi dan validasi (verval) data siswa yang harus mensinkronkan dengan berkas data yang diterima SMP tujuan. Hal ini yang menjadi kerancuan di kalangan wali murid hingga ditemukan banyak tudingan kecurangan.
Termasuk temuan siswa yang memiliki mobil mewah sekelas MitsubishiPajero seri terbaru, namun terdata dalam jalur siswa miskin. ’’Yakannggak bisa bekerja sekaligus. Makanya, harus ada proses verval dulu untuk mencocokan keabsahannya. Bisa saja ada orang iseng yang milih di jalur KIP agar diterima, meskipun dia dari keluarga mampu. Kalau perangkingan otomatis, justru data di sistem nanti muter (berubah-ubah) terus,’’ tandasnya.
Muji meyakini hasil PPDB yang diumumkan sejak tengah malam tadi sudah sesuai, dan jauh dari kecurangan atau manipulasi. Pun demikian juga proses verval yang dilakoni operator sistem dan operator sekolah. Dinilai sudah transparan berdasarkan data siswa yang diterima. ’’Dilihat saja besok (hari ini, Red). Kami sudah bekerja sesuai dengan alur dan data yang ada di sistem serta di sekolah SMP. Sosialisasi juga sudah kita lakukan jauh hari,’’ tandasnya.
Editor : Moch. Chariris