Dinkes Kabupaten Kejar Percepatan Pengurusan SLHS
KABUPATEN - Puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kabupaten Mojokerto tercatat belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal, sertifikat tersebut wajib dimiliki sebagai jaminan keamanan pangan bagi penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto per Selasa (18/8) menyebutkan, dari 115 SPPG yang beroperasi melayani 268.545 penerima manfaat, sebanyak 75 dapur masih dalam proses pengurusan SLHS. Dari jumlah itu, 11 SPPG di antaranya proses pengajuan rekomendasi SLHS.
Kepala Dinkes Kabupaten Mojokerto Dyan Anggrahini Sulistyowati mengatakan, sebanyak 75 SPPG di bumi Majapahit yang belum memiliki SLHS. Ia menegaskan, percepatan pemenuhan SLHS harus dilakukan agar program MBG memenuhi standar keamanan pangan.
’’Ada 75 SPPG yang sudah beroperasi antara 2 sampai 14 bulan tapi belum punya SLHS. Dari 75 itu, 11 sudah dalam proses pengajuan. Kami dorong sisanya segera menyusul karena ini menyangkut kesehatan penerima manfaat,’’ ujar Dyan, Jumat (21/8).
Menurut Dyan, keterlambatan pengurusan SLHS disebabkan beberapa hal. Mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB) milik yayasan yang tidak sesuai KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 56290 (penyediaan jasa boga tertentu), keterlambatan pengajuan IKL (Inspeksi Kesehatan Lingkungan) setelah beroperasi, hingga belum tersedianya test kit sanitasi.
Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat proses sertifikasi molor padahal dapur sudah berjalan. ’’Setelah rekomendasi SLHS terbit juga banyak yang tidak dilanjutkan mengurus di OSS (One Single Submission). Kemudian hasil lab air, makanan dan swab alat yang lebih dari 2 bulan harus diulang. Ada juga relawan yang hasil tes hepatitisnya positif,’’ jelasnya.
Dari 115 SPPG yang beroperasi, baru 40 SPPG yang sudah memiliki SLHS. Dyan menyebut SLHS adalah jaminan bahwa dapur memenuhi standar higiene sanitasi. ’’Sehingga kami minta SPPG tidak menunggu ada inspeksi baru bersih-bersih. Sebab, manfaat MBG ini untuk 268 ribu lebih penerima manfaat. Keamanan pangan harus jadi prioritas,’’ tandasnya. Meski demikian, ia menargetkan seluruh SPPG di Mojokerto segera melengkapi SLHS. ”Agar layanan MBG berjalan aman dan sesuai regulasi,” pungkasnya. (oce/fen)
Editor : Fendy HermansyahSumber : Radar Mojokerto