KABUPATEN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto dinobatkan sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) paling berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026). Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto pun memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi. Penghargaan ini diberikan lantaran progres program Ngibar (ngisi bareng) dalam pengisian kuesioner SE 2026 yang dilaksanakan di lingkungan dinkes dinilai sangat cepat, masif, dan terstruktur. Sehingga mendapat perhatian khusus dari BPS pusat.
Kepala BPS Kabupaten Mojokerto Dwi Yuhenny menegaskan, kontribusi yang ditunjukkan jajaran Dinkes Kabupaten Mojokerto dapat dijadikan sebagai role model atau contoh nyata bagi instansi pemerintah maupun perusahaan swasta lainnya. ’’Kami sangat mengapresiasi langkah cepat dan komitmen luar biasa dari jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Melalui gerakan Ngibar atau ngisi bareng, progres pengisian instrumen SE 2026 berjalan sangat sukses. Respons yang luar biasa ini bahkan mendapat apresiasi langsung dari BPS RI di tingkat pusat,’’ ungkapnya dalam Kolaborasi Kabupaten Mojokerto untuk SE 2026 di ruang SBK Setdakab Mojokerto, kemarin (25/5).
Tidak hanya sukses dalam memobilisasi internal melalui pengisian data mandiri secara kolektif, dinkes juga dinilai progresif dalam menggencarkan sosialisasi ke masyarakat luas. Hal ini, dibuktikan dengan pemasangan spanduk dan media informasi SE 2026 secara aktif di seluruh fasilitas kesehatan. Mulai dari puskesmas hingga rumah sakit umum daerah (RSUD) di Kabupaten Mojokerto. ’’Dukungan dinkes tidak setengah-setengah. Ini sangat membantu kami dalam menyebarluaskan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya SE 2026,’’ tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Kabupaten Mojokerto Dyan Anggrahini Sulistyowati menyakatan, dinkes berkomitmen penuh mendukung kesuksesan pelaksanaa SE 2026 melalui kolaborasi aktif bersama BPS. Tujuannya, tak lain demi mewujudkan ketersediaan data ekonomi yang kuat, akurat, dan seragam sebagai basis perumusan kebijakan nasional, khususnya di sektor kesehatan.
’’Bentuk komitmen konkret kami aktif melalui pogram Ngibar dengan BPS untuk meningkatkan validitas data pelaku usaha di lingkungan fasilitas kesehatan,’’ jelasnya. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi menyeluruh. Dinkes lantas mengajak seluruh aparatur, pimpinan fasyankes, dan pelaku usaha di bidang kesehatan serta masyarakat luas untuk berpartisipasi dan memberi jawaban jujur kepada petugas sensus. ’’Lalu, integrasi kebijakan dengan menggunakan data hasil SE 2026 sebagai landasan dalam menyusun kebijakan, perencanaan program kesehatan yang akuntabel, serta transformasi layanan kesehatan yang tepat sasaran,’’ tandas Dyan. (ori/ris)
Editor : Fendy Hermansyah