Diminta Kejar Akseptor KB, Kepastian Jasa Medis Bidan Masih Buram
KABUPATEN – Menjelang pelaksanaan TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kabupaten Mojokerto justru dihadapkan pada situasi serba tidak pasti. Mereka diminta menggenjot pencarian akseptor KB, namun di saat bersamaan kepastian pencairan jasa medis bagi bidan masih belum jelas.
PLKB yang selama ini menjadi penghubung utama antara program dan tenaga medis di lapangan mengaku kesulitan menjalankan peran koordinatifnya. Ketidakjelasan honor membuat posisi mereka menjadi tidak nyaman saat berkomunikasi dengan bidan. "Kami yang koordinir di lapangan, tapi soal pencairan saja belum ada kepastian. Jujur, kami juga malu," ujar salah satu PLKB yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini dinilai kontradiktif. Di satu sisi, tenaga lapangan didorong untuk aktif menjaring akseptor dalam rangka mendukung program KB yang kerap disinergikan dengan TMMD. Namun di sisi lain, hak tenaga medis yang menjadi ujung tombak pelayanan belum terpenuhi. "Di satu sisi diminta cari akseptor, tapi di sisi lain honornya belum jelas. Ini membuat kami serba salah di lapangan," imbuhnya.
Persoalan semakin kompleks setelah muncul informasi bahwa anggaran jasa medis untuk pelayanan KB disebut telah habis pada April. Informasi tersebut baru diketahui di penghujung bulan, saat pelayanan telah berjalan.
PLKB mempertanyakan pola komunikasi tersebut. Menurutnya, jika memang terdapat keterbatasan anggaran, seharusnya informasi disampaikan sejak awal agar strategi pelayanan bisa disesuaikan. "Kalau dari awal sudah disampaikan, kami bisa atur langkah di lapangan. Tidak seperti sekarang, mendadak," tegasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto, Bambang Wahyuadi, mengaku telah menindaklanjuti keluhan tersebut dengan mengecek ke jajarannya. Ia menjelaskan bahwa pencairan jasa medis untuk pelayanan bulan Maret masih dalam proses. "Untuk Maret masih diproses," ujarnya lewat sambungan telepon.
Sedangkan untuk April, ia menyebut kegiatan yang berjalan lebih banyak merupakan pelayanan pemasangan implan. Ia mengakui, anggaran dari skema Dana Alokasi Khusus (DAK) dekonsentrasi memang telah habis.
"Memang anggaran DAK dekonsentrasi sudah habis, karena kebijakan efisiensi," jelasnya.
Meski demikian, Bambang memastikan pelayanan KB tetap bisa berjalan melalui skema pembiayaan lain.
"Untuk pencabutan atau pemasangan implan masih bisa diklaimkan melalui BPJS Kesehatan," tambahnya.
Namun, di lapangan, opsi tersebut dinilai tidak sepenuhnya menjawab persoalan. Selain dianggap lebih rumit secara administrasi, perubahan skema yang mendadak juga dinilai menyulitkan tenaga medis.
Situasi ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara target pelayanan dan kesiapan anggaran. Di lapangan, tenaga kesehatan didorong bergerak cepat, namun kepastian atas hak mereka justru berjalan lambat.
Jika kondisi ini tidak segera dibenahi, dikhawatirkan akan berdampak pada efektivitas pelayanan KB, terutama di momentum kegiatan lintas sektor seperti TMMD. (fen)