- Jaspel Pencabutan Implan KB Maret-April Seret
- Informasi Mendadak dari Grup WhatsApp
KABUPATEN – Kegelisahan melanda para bidan di Kabupaten Mojokerto. Honor jasa medis untuk pelayanan pencabutan implan KB periode Maret-April 2026 hingga kini belum juga cair. Ironisnya, informasi penundaan itu baru mereka terima secara mendadak di penghujung April-melalui pesan grup WhatsApp.
Sejumlah bidan mengaku kecewa. Pasalnya, mereka telah menuntaskan pelayanan sekaligus menyiapkan berkas pencairan sesuai prosedur. Namun, realisasi jasa medis yang diharapkan justru tertunda tanpa kejelasan.
"Sudah kerja, sudah kumpulkan berkas, tapi tiba-tiba dibilang tidak bisa cair. Itu pun infonya dari WA," ujar salah satu bidan yang enggan disebutkan namanya.
Data lapangan menunjukkan, pelayanan pencabutan implan KB tetap berjalan aktif sepanjang Maret hingga April. Di Kecamatan Dlanggu, misalnya, tercatat 14 tindakan pada Maret. Sementara di Bangsal, terdapat delapan tindakan pada Maret dan delapan lagi pada April.
Di Trowulan, jumlahnya bahkan mencapai 13 tindakan pada Maret dan 13 pada April. Artinya, layanan tetap berjalan namun hak tenaga medis belum terpenuhi. Setiap tindakan pencabutan implan KB, bidan biasanya mendapat jasa medis sebesar Rp 105 ribu.
Kondisi ini tak hanya memicu keresahan, tapi juga menyentuh aspek kesejahteraan. Bagi sebagian bidan, honor jasa medis tersebut menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari. "Padahal sudah saya gadang-gadang buat kebutuhan April ini," tambah bidan yang sehari-hari bertugas di salah satu puskesmas di Kabupaten Mojokerto ini.
Di sisi lain, situasi ini juga menempatkan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam posisi sulit. Mereka yang selama ini menjadi koordinator lapangan justru mengaku tidak mendapatkan informasi lebih awal.
"Teman-teman PLKB juga baru tahu di akhir. Kami jadi tidak enak ke bidan, karena selama ini kami yang koordinir mereka,” ungkap salah satu PLKB.
Kepala DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Bambang Wahyuadi ketika dikonfirmasi terkait belum cairnya jasa medis tersebut membantah. Ia mengaku, pada Rabu (22/4), dirinya sudah meneken pencairan jasa medis.
''Sekarang proses pencairan bulan maret. Karena SPj belum lengkap. Untuk April sudah habis anggarannya sehingga nanti diminta diklaimkan ke BPJS. Kalau memang ini nanti (anggarannya) habis di KB nanti bisa diklaimkan ke BPJS,'' jawabnya ketika dihubungi melalui sambungan telepon. (fen)
Editor : Fendy Hermansyah