Berita Daerah Berita Terbaru Ekonomi Bisnis Event JPRM Features Figur Hukum & Kriminal Jangan Baca Journey Kelana Desa Kesehatan Lifestyle Misteri Mojokerto Nasional Olahraga Pendidikan Peristiwa Politik Politik & Pemerintahan Ramapedia Sambel Wader Sejarah & Mojopedia Seni & Budaya Sportmojok Wisata & Kuliner

Komnas PA Desak SPPG di Kota Mojokerto Diperiksa Total

Yulianto Adi Nugroho • Kamis, 22 Januari 2026 | 07:30 WIB

SEPI: Suasana lingkungan SDN Wates 6, Senin (19/1). Sebagian siswa di lembaga tersebut diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG.
SEPI: Suasana lingkungan SDN Wates 6, Senin (19/1). Sebagian siswa di lembaga tersebut diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG.
Buntut Dugaan Keracunan Menu MBG Dialami Siswa 

KOTA – Kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tak menjamin menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aman. Seperti dugaan keracunan yang dialami siswa sejumlah lembaga pendidikan usai menyantap menu MBG dari SPPG Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, pekan lalu. 

Kemarin (21/1) hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) Jawa Timur Jaka Prima. Pihaknya mendesak unit dapur tersebut diperiksa secara total. ”Wajib diaudit semua apakah syarat mendirikan dapur MBG dan proses penyediaan makanan di tangan penerima sudah sesuai ketentuan atau hanya formalitas saja,” cetusnya. 

Dari delapan SPPG yang beroperasi di Kota Mojokerto, Dinkes PPKB Kota Mojokerto menyatakan hanya SPPG Wates yang memiliki SLHS. Namun, kepemilikan dokumen yang menjadi bukti dapur telah memenuhi standar kesehatan dan kebersihan itu tak menjamin MBG aman. SPPG Wates juga disebut telah memiliki izin operasional. 

Pasalnya, sepanjang Jumat hingga Minggu pekan lalu, siswa di sejumlah sekolah yang mendapat pasokan MBG dari SPPG Wates diduga keracunan. Mereka mengalami gejala klinis muntah dan diare. Kejadian itu baru pada awal pekan ini setelah banyak siswa yang mengalami keluhan serupa. Empat anak bahkan sampai mendapat perawatan di rumah sakit. 

Jaka mengatakan, audit diperlukan sebagai bentuk mitigasi dan pertanggungjawaban. Lembaga negara independen ini mendesak adanya pemberian sanksi tegas penghentian operasional SPPG secara permanen apabila ditemukan unsur kelalaian dan unsur kesengajaan, sehingga syarat keamanan makanan tak terpenuhi. ”Ini sama hanya dengan kejadian keracunan yang dialami ratusan siswa di Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, sebelumnya itu,” tandasnya. 

Sebelumnya Kepala Dinkes PPKB Kota Mojokerto Achmad Rheza menyatakan, dalam waktu seminggu ini suplai menu MBG yang diberikan SPPG Wates akan dipantau. Dari produksi bahan, pengolahan, hingga distribusi ke sekolah dan posyandu. ’’Seminggu ke depan ini dikawal bersama-sama dengan dinkes maupun dikbud juga untuk melihat selama ini prosesnya, baik dari masak hingga distribusi ke sekolah-sekolah,’’ katanya, Senin (19/1). 

Sementara itu, Satgas MBG Wates Didik menyebut, keluhan yang dialami penerima MBG diduga berasal dari susu. Namun demikian, dirinya mengaku belum bisa memastikan keterkaitan antara gejala klinis dengan MBG dari SPPG Wates. ”Karena kita menyuplai dari Kamis (15/1), tapi anak-anak keluhan mulai Sabtu (17/1) sore. Dugaan sementara karena susunya, tapi imun anak-anak juga memengaruhi,” tuturnya. (adi/ris)

 

Editor : Fendy Hermansyah
#komnas pa #keracunan mbg #Sppg mojokerto #mbg mojokerto