KABUPATEN - Keracunan massal yang dialami ratusan siswa, santri, guru hingga wali murid akibat menyantap menu soto Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mojokerto memunculkan fakta baru.
Diduga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Bina Bangsa Semarang 03, Kecamatan Kutorejo, sebagai penyuplai MBG ternyata beroperasi tanpa dilengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai persyaratan operasional. Pemkab Mojokerto menyebut IPAL, TPS, tempat cuci tangan, hingga suhu penyimpanan pun belum standar.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto Teguh Gunarko mengungkapkan, peristiwa keracunan akibat program MBG terus menjadi atensi berbagai pihak, termasuk oleh pemerintah daerah. ’’Yang utama kami memastikan pelayanan dan penanganan terhadap para korban harus dilakukan dengan baik,’’ ungkapnya, kemarin (12/1).
Dia menegaskan, dari data per kemarin (12/1), jumlah korban keracunan terus bertambah. Dari sebelumnya 261 orang saat ini menjadi 349 korban. Terdiri dari siswa, santri, guru hingga wali murid. Di sisi lain, pemda juga melakukan investigasi atas kejadian tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengungkap penyebab keracunan ini dengan melakukan uji laboratorium.
Namun, dari sejumlah sampel yang sudah diambil dan dilakukan uji laboratorium di Labkesda, hasilnya tak kunjung belum keluar. ’’Hasil lab belum keluar, karena proses pematangan bakteri itu sampai dengan Rabu (14/12). Insya Allah Rabu baru bisa keluar,’’ tuturnya. Hasil kroscek data pada dinas kesehatan (dinkes) juga memunculkan fakta baru. Di mana SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03, Kecamatan Kutorejo yang menyuplai MBG di tujuh lembaga pendidikan tersebut ternyata belum mangantongi SLHS.
Menurutnya, SPPG yang membawai 22 lembaga pendidikan itu selama ini beroperasi tanpa dilengkapi SLHS sebagai syarat mutlak operasional. ’’SLHS memang belum kita terbitkan, karena ada beberapa yangtidak bisa mereka (SPPG) penuhi sejak awal. Karena tidak bisa memenuhi rekomendasi, kita juga tidak berikan SLHS itu,’’ jelasnya.
Sekadar diketahui, SLHS adalah dokumen resmi yang diterbitkan dinkes untuk menyatakan usaha yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Termasuk fasilitas umum (fasum) telah memenuhi standar higiene dan sanitasi. Sehingga SLHS ini menjadi sangat penting. Bahkan, seharusnya menjadi syarat mutlak operasional karena menjadi bukti bahwa usaha itu memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Termasuk untuk mencegah keracunan dan menjamin kualitas gizi pada program MBG.
Sementara itu, sesuai pengecekan di lapangan oleh dinkes, pada SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 di Kutorejo ini banyak standar higiene dan sanitasi yang belum terpenuhi. ’’Ada beberapa yang belum terpenuhi. IPAL-nya belum terpenuhi, TPS-nya belum terpenuhi, terus tempat cuci tangan dan suhu penyimpanan juga belum terpenuhi. Poin-poin ini sangat penting untuk diperhatikan. Sehingga kita perintahkan agar segera dipenuhi persyaratan ini,’’ jelasnya.
Pemkab, lanjut Teguh, berharap dengan penutupan sementara SPPG tersebut bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh, utamanya terkait kelengkapan SLHS yang belum terpenuhi. Meski demikian, dia enggan menyimpulkan, apakah belum adanya SLHS ini menjadi pemicu peristiwa keracunan massal yang menimpa ratusan siswa tersebut. ’’Yang pasti kita tunggu hasil uji laboratoriumnya dulu agar kita tidak menduga-duga,’’ tandasnya.
Dia menegaskan, dari peristiwa ini pemkab bakal melakukan evaluasi terhadap SPPG yang sudah beroperasi di bumi Majapahit agar hal serupa tak terulang. Edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian yang tak kalah penting. ’’Kalau memang bahan makanan ini segera disantap ya kami minta segera disantap, jangan menambah waktu sampai dibawa pulang,’’ pungkas Teguh. (ori/ris)
Editor : Fendy Hermansyah