Selain memastikan tak ada permainan, semua prosesnya juga mendapat pendampingan dari aparat penegak hukum.
Direktur RSUD Prof dr Soekandar dr Djalu Naskutub, mengatakan, audit yang melibatkan BPKP Provinsi Jawa Timur tak akan mempengaruhi pengerjaan fisik dua proyek yang tengah berlangsung.
Masing-masing, pembangunan IGD Terpadu sebesar Rp 35,8 miliar dan Poliklinik Terpadu senilai Rp 33,9 miliar.
’’Audit tersebut saya pastikan tidak akan mengganggu pengerjaan proyek yang sedang berlangsung,’’ ungkapnya.
Hingga kini, kedua proyek strategis daerah tersebut tiap minggunya alami progress sesuai yang ditargetkan.
Pengerjaan IGD terpadu misalnya. Sampai saat ini pengerjaan sudah menyentuh konstruksi cor lantai tiga. Setiap harinya para pekerja sekarang ini tengah memasang bekisting untuk persiapan pengecoran.
’’Perkembangannya untuk IGD, pengerjaan pada minggu kemarin sudah 26,6 persen. Sekarang masih kontruksi kearah lantai tiga. Untuk Poliklinik sudah siap ngecor di lantai tiga, dan tiang balok ke lantai empat juga sudah siap, karena memang pengerjannya lebih dulu,’’ tegasnya.
dr Djalu optimistis, pengerjaan dua proyek jumbo itu tepat waktu. Sebab sebagai percepatan, di tengah pengerjaan konstruksi bangunan, pelaksana proyek juga sudah melakukan pengerjakan pabrikannya.
Seperti kelengkapan dua lift pada masing-masing proyek.
’’Pokoknya, semua yang pabrikan semacam jendela, pintu, dan lift dikerjakan bareng, termasuk AC juga sudah pesan, sehingga setelah konstruksi selesai, langsung bisa pasang agar lebih efektif,’’ paparnya.
Terkait audit, kata Djalu, hingga kini belum menyasar sampai rumah sakit.
Kendati begitu, segala data pihaknya sudah meminta PPK dan PPTK untuk menyiapkan apa yang sekiranya dibutuhkan para auditor.
Tak terkecuali seluruh dokumen dua proyek sebelum akhirnya disorong ke bagian PBJ untuk dilakukan tender.
Pihaknya pun siap mempertanggung jawabkan terkait dua proyek strategis daerah yang tengah dikerjakan.
Selain memastikan tak ada permainan, semua prosesnya juga mendapat pendampingan dari aparat penegak hukum.
’’Jauh-jauh hari sebelum proses lelang, kami juga sudah dapat pendampingan dari kejaksaan dan kepolisian. Jadi seluruh dokumen lelang sebelumnya juga sempat kita persentasikan kepada mereka,’’ jelasnya.
Dengan kata lain, setiap proses yang dilakukan penuh dengan kehati-hatian. Sekaligus lebih meyakinkan jika proses lelang hingga pelaksaan pengerjaan dua proyek rumah sakit ini tak diragukan dan tidak ada permainan lagi.
’’Istilahnya, kita betul-betul komitmen sejak awal SK ibu bupati menetapkan menjadi proyek strategis daerah, kita langsung koordinasikan dengan APH, termasuk riveu inspektorat,’’ urai Djalu.
Sebelumnya, audit proses lelang yang melibatkan BPKP Provinsi Jawa Timur tak hanya fokus di pembangunan IGD Terpadu RSUD Prof Soekandar Mojosari Rp 35,8 miliar saja.
Namun, lembaga ini juga akan menyasar gedung Poliklinik Terpadu senilai Rp 33,9 miliar.
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menegaskan, pemda melakukan audit dengan menggandeng BPKP Provinsi Jawa Timur atas dugaan permainan lelang dilakukan pada dua proyek strategis daerah tersebut.
Masing-masing, pembangunan IGD terpadu dan poliklinik terpadu pada RSUD Prof Soekandar Mojosari.
’’Kita memandang dari sisi positif. Jika tidak ada pemberitaan (dugaan permainan lelang) seperti itu, kita tidak akan respons dari kita untuk melakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan pemeriksaan ini bagian dari pembuktian kita. Jika kita sudah melakukan semuanya sesuai prosedur dengan memegang nilai integritas,’’ ungkapnya. (ori/fen)
Editor : Fendy Hermansyah