Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan (BLTS Kesra) 2025 sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga rentan dan membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar di tengah kondisi sosial-ekonomi yang masih belum stabil. Program ini menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah yang telah terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
RABU (26/11) lalu, Pemerintah Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, menggelar sosialiasi terkait DTSEN tersebut di balai desa setempat bersama dinas sosial. Sosialisasi tersebut digelar usai munculnya aspirasi warga yang merasa penyaluran bansos dinilai belum tepat sasaran.
’’Terkait penyaluran bansos kami sangat gembira, karena jumlah PBP cukup banyak dengan bantuan yang bertambah dan bermanfaat untuk kesejahteraan warga. Namun, ada keprihatinan karena protes dan keluhan warga yang merasakan bansos tidak tepat sasaran. Sehingga menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial,’’ kata Kepala Desa Kedungmaling Edy Prabowo.
Dengan digelarnya sosialisasi tersebut, diharapkan pemdes dapat mengambil langkah perbaikan agar bansos bisa diterimakan secara adil. ’’Harapan kami akan tercerahkan. Sehingga merupakan penghargaan dan penghormatan bagi pemdes dan warga Kedungmaling karena dinas sosial telah berkenan hadir dan memberikan pencerahan perihal bansos dan DTSEN,’’ ulasnya.
Wakil DPRD Kabupaten Mojokerto Setia Pudji Lestari menambahkan, pihaknya membenarkan adanya laporan dari warga Kedungmaling atas ketidaktepatan sasaran penerima bansos. ’’Diharapkan kepala desa segera menindaklanjuti hasil sosialisasi dan diskusi ini dengan mengumpulkan ketua RT dan RW untuk melakukan pemutakhiran data,’’ imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto Try Raharjo mengutarakan, DTSEN menjadi basis data tunggal penerima bansos yang dibangun dari tiga sumber data utama. Yakni, DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial), P3KE (pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem), Regsosek (registrasi sosial ekonomi) yang kemudian ditunggalkan dan dipadupadankan dengan dukcapil. ’’Konsekuensi penggunaan DTSEN memang ada beberapa faktor. Di antaranya pemeringkatan (desil), penerima bansos berubah, dan mitigasi risiko,’’ katanya.
Ia memaparkan, dari faktor tersebut bisa terjadi dua risiko. Antara lain inclusion error dan exclusion error. ’’Untuk inclusion error, bisa muncul data seseorang yang seharusnya tidak menerima bantuan tetapi malah masuk dalam daftar penerima. Exclusion error yaitu ketika seseorang yang seharusnya berhak malah terlewat dari daftar penerima,’’ imbuhnya.
Dia menuturkan, untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan pemutakhiran data setiap 3 bulan sekali. Sebagai mitigasi, pihaknya menyarankan warga untuk mengajukan usulan atau sanggahan melalui aplikasi cek bansos. ’’Diharapkan dengan sosialisasi ini, Pemdes Kedungmaling menjadi paham DTSEN dan segera mengambil langkah-langkah bersama ketua RT dan RW untuk menghindari protes warga yang disebabkan oleh inclusion errors dan exclusion errors,’’ tandasnya. (oce/fen)
Editor : Hendra Junaedi