Pemerintah Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto atensi kondisi langganan banjir di simpang empat Kupang yang berdampak pada lalu lintas dan puluhan rumah warga. Setiap musrembang kecamatan selalu disuarakan lantang agar segera dapat penanganan cepat dan terarah dari pemerintah daerah.
Kepala Desa Kupang Andridi, mengaku sudah kerap memperjuangkan penanganan permanen atas banjir yang terjadi di simpang empat Kupang. Bahkan setiap tahun selalu disuarakan secara lantang saat musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) di tingkat kecamatan agar menjadi skala prioritas lantaran berdampak pada arus lalu lintas dan puluhan rumah warga. ’’Setiap tahun saya usulkan di musrenbang kecamatan, lewat proposal nggeh sampun,’’ ungkapnya.
Hanya saja, hingga kini pemda seakan belum merespons atas persoalan yang ada di bawah. Meski belakangan ada pembangunan drainase dengan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar, Andridi mengungkapkan penanganan salah sasaran. Sebab, dari asesmen desa, yang seharusnya dilakukan normalisasi dan pembangunan itu pada sisi timur. ’’Harusnya saluran sebelah timur jalan yang dilebarkan, bukan malah mendahulukan yang barat,’’ tegasnya.
Menurutnya, saluran yang tidak berfungsi optimal sebenaranya malah yang sisi timur. Hanya saja, penyampaian tersebut tidak digubris pemilik wewenang. Akibatnya, kondisi tetap banjir meski sisi barat kini tengah dibangun. Terbukti dari banjir besar yang terjadi pada Kamis (13/11) lalu. Drainase yang ada tak mampu menampung derasnya debit kiriman dari hutan Watu Blorok. ’’Makanya sebelumnya sempat saya tolak pembangunan saluran sebelah barat, karena tidak ada fungsinya. Yang tahu dan paham setiap hujan dan banjir itu kan desa dan mayarakat Desa Kupang perihal dampak akibat banjir dari mana, tetapi kami tidak dilibatkan atau rembuk saran, tahu-tahu sudah dianggarkan untuk sisi barat,’’ jelas Andridi.
Tak sekadar itu, pada ruas jalan Kupang-Jetis, Andridi juga membenarkan jika ada saluran sisi selatan yang mati akibat berdiri bangunan di atasnya. Sehingga situasi itu membuat air bah dari hutan watu Blorok meluap ke jalan raya dan pemukiman warga. ’’Selain air semakin besar dari hutan Watu Blorok, kalau penanganan drainase ini setengah-setengah ya tidak ada hasilnya,’’ tuturnya.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto, Abdul Khakim, menegaskan, persoalan banjir di simpang empat Kupang memang kompleks. Perlu penanganan serius semua pihak. ’’Selain persoalan drainase, meningkatnya debit air itu juga dipengaruhi akibat daerah serapan air di kawasan hutan watu Blorok berkurang,’’ ungkapnya.
Selain terjadi akibat penggundulan hutan, keberadaan wisata di kawasan tersebut sedikit banyak juga turut mempengaruhi. Sehingga, sejumlah pihak terkait perlu mengkaji ulang. ’’Semakin vegetasi-nya berkurang, resapan air akan berkurang. Makanya kalau hujan deras 2-3 jam, Kupang pasti akan banjir, karena kiriman dari atas,’’ tandasnya. (ori/fen)
Editor : Hendra Junaedi