Pledoi Waiters Dibantah JPU

Farisma Romawan • Dipublikasikan Sabtu, 4 Oktober 2025 | 15:00 WIB
KEBERATAN: Waiters rumah karaoke yang tersandung kasus TPPO, Andi Febrianto (kanan)usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Mojokerto, Kamis (11/9).
KEBERATAN: Waiters rumah karaoke yang tersandung kasus TPPO, Andi Febrianto (kanan)usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Mojokerto, Kamis (11/9).

KABUPATEN - Sidang perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan terdakwa Andi Febrianto, 25, waiters salah satu tempat karaoke di Kecamatan Puri kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Kamis (2/10). Dalam sidang di ruang Cakra itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membantah seluruh pledoi yang diajukan terdakwa di sidang 18 September silam.

Atas bantahan tersebut, jaksa tetap meminta hakim agar pria asal Desa Banjaragung, Kecamatan Puri ini dihukum pidana selama 4 tahun penjara. ’’Iya kami bantah. Replik kami bacakan di persidangan,’’ ungkap JPU Kejari Kabupaten Mojokerto Ari Budiarti kemarin.

Ada sejumlah poin yang ditanggapi jaksa saat menyampaikan replik di hadapan hakim yang diketuai Ivonne Tiurma Rismauli itu. Terutama soal permintaan bebas terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan karena merasa tidak ada peranan dominan dalam transaksi layanan seks terhadap dua ladies companion (LC). Hanya saja, Ari enggan menyebut satu per satu poin yang mereka bantah. ’’Ada banyak poin yang kami tanggapi melalui replik. Silahkan konfirmasi ke Kasi Pidum langsung saja,’’ tandasnya.

Pada sidang Kamis (18/9), penasehat hukum terdakwa, Rikha Permatasari meminta agar hakim membebaskan kliennya dari semua dakwaan dan tuntutan hukum. Hal ini karena terdakwa diyakini tidak bersalah atas transaksi layanan seks dua Ladies Companion (LC) terhadap tamu karaoke di tempatnya bekerja, 27 Februari lalu.

Keyakinan itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Salah satunya status Andi yang hanya pekerja rendahan sehingga tidak memiliki akses layaknya manajer atau owner tempat karaoke. Selain itu, barang bukti yang dibeberkan juga bukan milik terdakwa, melainkan milik tempat karaoke.

Selain itu, terdakwa juga memohon keringanan atas sejumlah pertimbangan. Mulai dari terdakwa belum pernah dihukum, bersikap kooperatif selama sidang, dan sebagai tulang punggung keluarga sehingga memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Di sisi lain, jaksa telah menuntut waiters ini dengan pidana selama 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia diyakini melakukan tindakan pidana perdagangan orang (TPPO) dengan menjual dua LC untuk melayani hasrat seks pria hidung belang. Ia dinilai melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO sesuai dakwaan kesatu penuntut umum. (far/fen)

Editor : Hendra Junaedi
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) waiters tempat karaoke layanan seks