- DPRD Kota Nilai Terpengaruh Kasus Korupsi
- Bagian PBJ dan DPUPR Perakim Belum Merespons
KOTA - Di tengah proses hukum terkait dugaan kasus korupsi, DPRD Kota Mojokerto mendorong Pemkot Mojokerto tetap menggulirkan proyek yang sudah teranggarkan di APBD 2025. Pasalnya, hingga paro tahun berjalan, sejumlah pekerjaan fisik tampak masih belum berjalan secara optimal.
Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto Santoso Bekti Wibowo mengatakan, pengusutan dugaan rasuah terhadap proyek kapal pujasera oleh aparat penegak hukum (APH) turut berpengaruh terhadap laju pembangunan daerah. Pasalnya, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis mengalami dampak psikologis setelah Kejari Kota Mojokerto menetapkan tujuh orang tersangka.
Bahkan, dua tersangka di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang notabene merupakan pejabat di Dinas PUPR Perakim Kota Mojokerto. ’’Tentu itu sangat mempengaruhi mental teman-teman di PUPR, atau mungkin seluruhnya di pemkot yang menjalankan proyek-proyek juga trauma,’’ ungkapnya, kemarin (6/7).
Namun, legislator PDIP ini menyatakan, hal tersebut sepatutnya tak jadi penghambat dalam proses pembangunan. Justru, tutur Santoso, terungkapnya kasus itu seyogyanya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus pembelajaran untuk berbenah dalam melaksanakan pekerjaan dengan mematuhi regulasi. ’’Saya berharap-teman-teman OPD tetap semangat, yang penting proyek itu harus dijalankan sesuai prosedur,’’ ulasnya.
Karenanya, wakil rakyat meminta agar semua OPD-OPD yang mengampu proyek tetap melaksanakan pekerjaan sesuai yang telah direncanakan. Terlebih, saat ini sudah melewati pertengahan tahun anggaran.
Menurutnya, dewan juga bakal mengawal tahap pelaksanaan guna memastikan seluruh paket proyek yang telah teranggarkan di APBD terealisasi tahun ini. Santoso menegaskan, legislatif secara khusus juga berencana menggelar hearing bersama Dinas PUPR Perakim sebagai OPD mitra dari komisi II. ’’Bisa kita undang atau nanti kita yang akan datang, karena sekarang sudah masuk semester dua (tahun anggaran 2025),’’ paparnya.
Senada, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto Agus Wahjudi Utomo juga memberikan atensi terkait belum optimalnya pelaksanaan proyek. Politisi partai Golkar ini mendorong agar pekerjaan pembangunan segera dikebut dengan memperhatikan kualitas serta timeline pelaksanaan agar tidak molor. ’’Karena ini menjadi bagian dari tugas kami di dewan untuk menjalankan fungsi kontrol yang sebaik-baiknya,’’ tegas dia.
Sementara itu, Jawa Pos Radar Mojokerto telah berupaya untuk mengkonfirmasi terkait progres dari pelaksanaan paket proyek ke Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan Febri Emayanti. Namun, hingga kemarin belum memberikan respons saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler. Demikian dengan Kepala Dinas PUPR Perakim Kota Mojokerto Muraji juga belum memberikan tanggapan.
Dari informasi yang dihimpun, sejumlah proyek fisik di Kota Mojokerto belum berjalan signifikan. Termasuk beberapa paket yang masuk dalam daftar proyek strategis. Di antaranya rehabilitasi eks gedung DPRD menjadi masjid yang dialokasikan Rp 2,5 miliar, pembangunan gedung Baznas dan Forum CSR yang dijatah Rp 1,9 miliar, serta pekerjaan lanjutan pembangunan lanskap kantor Kecamatan Kranggan yang diplot Rp 1,02 miliar. (ram/fen)
Editor : Hendra Junaedi