KOTA, JAWA POS RADAR MOJOKERTO - Kondisi dan nasib proyek Taman Bahari Majapahit (TBM) di Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajurit Kulon yang sampai kini masih buram, rupanya tetap diatensi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto. Saat ini, korps Adhyaksa pun terus menggulirkan penyidikan proyek restoran kapal yang merupakan ikon kawasan TBM.
Aparat penegak hukum (APH) akan menelisik lebih jauh hanya jika ke depannya nanti mendapati indikasi temuan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Meskipun saat ini TBM mengalami banyak kerusakan, padahal masih belum difungsikan dan dibuka untuk umum.
’’Konteksnya (yang sedang ditangani kejaksaan saat ini) itu sejauh ini masih di ranah (pujasera) kapal dan masih berproses. Walaupun (pujasera) kapal ini masih dalam satu area dengan TBM,’’ ujar Kasi Intelijen Kejari Kota Joko Sutrisno.
Sampai kini, penanganan kasus dugaan korupsi pada proyek pujasera kapal bergaya Majapahit di TBM masih berlangsung. Proyek yang didapuk sebagai ikon TBM itu pun telah disegel pihak kejaksaan pada 13 Januari 2025. Selain dipasang garis segel, kejaksaan juga memasang papan penyegelan. Hingga kini, sudah lima bulan lamanya penyegelan berlangsung.
Sebelumnya, pihaknya juga pernah mengatakan bahwa semua proyek yang berpotensi menimbulkan kerugian negara menjadi perhatian. ’’Kalau memang nanti ada (temuan yang mengarah ke proyek TBM), itu sejauh mana perlu kita ketahui dahulu,’’ tandasnya.
Kawasan TBM merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang sejauh ini sudah menghabiskan dana Rp 27,7 miliar dari DAK dan APBD. Sebanyak Rp 15,7 miliar pada tahap pertama di tahun 2023 yang digarap oleh PT. Lingkar Persada asal Jakarta. Dan pada tahap kedua, pemkot kembali menggelontorkan dana Rp 12 miliar setahun berikutnya.
Proyek TBM yang mengalami kerusakan sebelum difungsikan ini sebelumnya juga disorot Pembina Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Mojokerto, Rif’an Hanum.
Dia mendorong APH untuk mengusut seluruh proyek di kawasan wisata tersebut. LP2KP menilai proyek kapal pujasera senilai Rp 2,5 miliar yang kini disidik kejaksaan bisa menjadi pintu masuk kejari untuk menelisik kompleks wisata secara menyeluruh. ’’Kasus (pujasera) kapal ini sangat bisa menjadi pintu masuk kejaksaan untuk menyidik yang lain di kompleks (TBM) ini,’’ kata Rif’an.
Sementara itu, kejanggalan yang menimbulkan pertanyaan terhadap pengerjaan proyek TBM pun muncul di sana-sini. Mulai dari kerusakan bangunan yang sudah muncul sejak tahap pertama tuntas awal 2024. Lantai paving sempat dibongkar lagi oleh rekanan karena amblas. Sejumlah item pekerjaan seperti kran air dan mur menara pandang juga hilang, serta sejumlah kerusakan fisik lainnya.
TBM yang merupakan PSN mestinya juga terhindar dari persoalan ancaman banjir dan genangan setiap habis hujan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Jasa konsultasi kajian drainase yang digarap CV. Ghani Utama asal Gresik menghabiskan anggaran hampir Rp 100 juta dari P-APBD tahun 2023 pun dipertanyakan.
Letak proyek TBM yang diapit dua aliran sungai ditengarai memicu lokasi kerap terendam banjir. Padahal biaya konsultasi penyusunan Amdal pembangunan TBM yang digarap CV. Multi Lisensi asal Yogyakarta ini menelan dana sekitar Rp 200 juta dari APBD 2023. Tak ayal, tahapan ini dinilai muspro.
Ditambah proyek paving jalan Ir Soekarno yang sebelumnya sempat mengalami renggang di banyak titik, padahal belum genap berumur dua tahun. Proyek jalan yang menghabiskan duit APBD 2023 sebanyak Rp 5,26 miliar ini digarap CV. Tiga Lautan Berlian asal Kabupaten Malang. (vad/fen)
Editor : Hendra Junaedi