Dengan 18 wilayah kecamatan, keberadaan pos damkar memang belum merata. Pos Damkar Jabon dan Pos Damkar Mojosari selama ini harus meng-cover seluruh wilayah kabupaten. Termasuk empat kecamatan di wilayah utara Sungai Brantas yang jaraknya terpaut jauh.
Kalaksa BPBD Kabupaten Mojokerto Yo’ie Afrida Soesetyo mengakui hal tersebut. Menurutnya, penambahan pos damkar, khususnya di utara Sungai Brantas sudah direncanakan sejak beberapa tahun terakhir. ”Sudah ada survey terkait dengan rencana pos di utara sungai,” ungkapnya, kemarin (2/10).
Namun, rencana penambahan pos damkar tak banyak menunjukkan progres. Disebutnya, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak swasta yakni sejumlah pemilik pabrik di wilayah Utara Sungai untuk melakukan kerjasama pendirian pos damkar. ”Kan rawan juga pabrik-pabrik itu. Kita sudah negosiasi dengan perusahaan, insyaallah sudah ada titik terang,” jelas dia. Terdapat beberapa tempat yang diajukan sebagai alternatif pendirian pos damkar. Antara lain di wilayah Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Jetis.
Kebutuhan pos damkar di wilayah utara sungai tak lepas dari banyaknya kejadian kebakaran. Baik yang melanda pabrik maupun kawasan hutan. Ketiadaan mobil damkar yang stanby di utara sungai dinilai beberapa pihak membuat penanganan kerap terhambat. Seperti kejadian kebakaran yang menghanguskan pabrik pengolahan janggel di Desa Jatirowo, Kecamatan Dawarblandong, Minggu (18/9).
Terkait hal ini, Yoi’e menyebut jika respons penanganan damkar sudah dilakukan secara maksimal. Rata-rata respons time Damkar Kabupaten Mojokerto, lanjutnya, sekitar tujuh menit. Hanya saja, dirinya mengakui jika jumlah mobil damkar kurang. Saat ini, BPBD hanya memiliki enam unit mobil damkar yang aktif. ”Memang untuk peralatan kita terbatas. Kalau yang kejadian kemaren sebenarnya kita tidak terlambat, tapi informasinya yang masuk yang terlambat,” tandas dia. (adi/ron)
Editor : Fendy Hermansyah